Ahad 24 Mar 2019 09:52 WIB

Pemda Dituntut Proaktif Dukung Optimalisasi Tol Laut

Penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut harus dilakukan terpadu.

Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dihadiri oleh para stakeholder dan pihak terkait, berakhir Sabtu (23/3). Dalam rakornis juga digelar dialog strategis yang mengambil tema sinergi Antarmoda perintis untuk distribusi logistik End to End tersebut langsung dipandu oleh moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dihadiri oleh para stakeholder dan pihak terkait, berakhir Sabtu (23/3). Dalam rakornis juga digelar dialog strategis yang mengambil tema sinergi Antarmoda perintis untuk distribusi logistik End to End tersebut langsung dipandu oleh moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKATA -- Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dihadiri oleh para stakeholder dan pihak terkait, berakhir Sabtu (23/3). Rakornis tersebut menghasilkan kesepakatan yang dapat membawa penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut menjadi lebih baik lagi di tahun 2019 ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, salah satunya adalah kerja sama dan kreativitas Pemerintah Daerah dituntut lebih proaktif.

"Kerja sama dan kreativitas pemda mutlak diperlukan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan kapal perintis dan kapal tol laut  untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya agar muatan baliknya terisi optimal," sebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Ahad (24/3).

Rakornis ini dihadiri berbagai kalangan seperti perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan juga pemerintah saerah dan asosiasi. Rakornis resmi ditutup Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Wihana Kirana Jaya di Yogyakarta.

Menurut Agus, penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut harus dilakukan terpadu, sinergitas dan kolaborasi antar pusat dan daerah juga harus jalan. Ini agar hasilnya bisa maksimal dan masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan angkutan laut perintis dan tol laut.

"Baik pusat dan daerah sudah ada tugasnya masing-masing. Sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah menjadi penting ketika target yang ingin dicapai diperlukan kerja sama yang baik agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat," tutur Agus.

Agus berharap, agar setelah rapat koordinasi ini, kedepan penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut akan semakin baik yang tentunya penggunaan teknologi informasi untuk konsolidasi kargo juga harus dimanfaatkan sehingga tiap tahun muatannya dapat terus meningkat.

Dalam Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 juga diberikan penghargaan Tol Laut Award kepada Kepala daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih 3 (tiga) besar jumlah troughput kontainer terbanyak di tahun 2018.

Adapun pelabuhan yang mendapatkan penghargaan Tol Laut Award dengan  troughput kontainer terbanyak di tahun 2018 tersebut adalah Pelabuhan Tahuna sebanyak 959 TEUs Container, Pelabuhan Morotai 746 TEUs Container dan Pelabuhan Dobo 600 TEUs Container.

"Penghargaan ini diberikan untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada publik bahwa jika Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan baik dalam menghadapi tantangan bidang pengangkutan logistik melalui Tol Laut maka semua hambatan dan masalah secara bertahap akan dapat diselesaikan dengan baik," ujar Agus.

Sementara itu, dalam dialog strategis yang mengambil tema sinergi Antarmoda perintis untuk distribusi logistik End to End tersebut langsung dipandu oleh moderator Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko.

Adapun Prof Dr Senator selaku akademisi yang menjadi narasumber menggarisbawahi perlunya pengembangan industri di daerah timur Indonesia dan konsolidasi muatan hasil industri baik pertanian, perkebunan, perikanan hingga manufaktur meskipun dalam skala kecil dan menengah sehingga terjadi keseimbangan perdagangan antara barat dan timur yang pengirimannya memanfaatkan program Tol Laut. 

"Hal ini memerlukan koordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemda dan antar kementerian lembaga sehingga secara bertahap isu muatan balik akan teratasi," katanya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan, perlunya konsolidasi pengiriman hingga end user dengan menggunakan moda transport yang lain jika sesampainya muatan di pelabuhan tujuan menggunakan moda darat trucking, moda penyeberangan maupun perintis. 

"ALFI dan perusahaan-perusahaan JPT akan siap mendukung program Tol Laut from end to end dan siap membangun aplikasi berbasis smart logistik di daerah-daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terpencil dan Pedalaman)," katanya.

Sementara itu, Kapus Litbang Antarmoda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Yugihartiman mengingatkan perlunya penerapan kebijakan program Tol Laut kedepan berbasis riset. Pihaknya sudah dan sedang menyiapkan berbagai evaluasi dan kajian yang nantinya bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan konektivitas program Tol Laut dengan moda yang lain.

Masih dalam rangkaian Dialog Strategis, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan SDM Kemenhub menandatangani Komitmen bersama penempatan Taruna Praktek Laut (Prala) di kapal-kapal armada Tol Laut dan Kapal-kapal Asing yang mengajukan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA). Wisnu menjelaskan, bahwa komitmen kerja sama ini  kedepan perlu dikelola dengan lebih baik mengingat Kapal Negara yang digunakan dalam program Tol Laut dan Keperintisan berjumlah 156 kapal dan tidak kurang 15 kapal IPKA dalam tanggung jawab pengawasannya oleh Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 

"Jika satu kapal bisa menerima 2 orang Taruna Prala, berapa banyak Taruna yang bisa kita fasilitasi untuk praktek di kapal nantinya," tutup Wisnu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement