REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pihaknya tak meminta kepala daerah yang berasal dari partai koalisi untuk ikut kampanye terbuka. Menurut dia, pihaknya justru meminta kepala daerah untuk fokus dan konsentrasi melayani rakyat.
"Kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk ikut ambil bagian secara terbuka. Kami memerintahkan gubernur, bupati, wali kota dari kubu kami untuk konsentrasi melayani rakyat," ujar Priyo di depan kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3).
Priyo menjelaskan, hal itu dilakukan karena pihaknya ingin mempertahankan sisi demokrasi yang baik. Meski begitu, ia mengatakan, silakan saja jika kubu lawannya mengerahkan kepala daerah untuk ikut kampanye terbuka. Tetapi, dengan catatan apa yang mereka lakukan tidak melanggar aturan.
"Asal tidak melanggar aturan silakan. Tapi kami sangat menyayangkan kadang kala ada mobilisasi dari para kepala daerah tertentu. Sehingga kemarin ada beberapa lini ini sampai Bawaslu sampai menegur. Hari-hari ini kita mengalami defisit demokrasi," jelasnya.
Di samping itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Eddy Soeparno, mengaku tidak khawatir dengan pengerahan kepala daerah yang dilakukan oleh kubu sebelahnya. Menurutnya, gerakan di bawah justru memberikan angin kepada Prabowo-Sandi.
"Saya kira tidak, sepanjang mereka sudah tahu apa ketentuan dan persyaratan yang dipenuhi. Ambil cuti misalnya. Itu dilakukan di hari kerja saya kira kita semua sudah paham ya," jelasnya.
Tak adanya rasa kekhawatiran itu juga didasari oleh adanya gerakan yang masif dari BPN yang dilakukan di akar rumput. Berdasarkan itu, kata dia, justru pihaknya merasa ada angin segar yang menduluny pasangan calon Prabowo-Sandi. Ditambah lagi dengan akan bertemunya mereka dengan masyarakat secara langsung dalam kampamye terbuka nanti.
"Mudah-mudahan kami berharap bahwa hasilnya akan sangat positif kepada paslon kita. Kami sangat psoitif akan hal itu," tururnya.
TKN Joko Widodo-KH Maruf Amin akan menurunkan para kepala daerah dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai juru kampanye pada kampanye terbuka. Kampanye terbuka Pemilu 2019 akan resmi dimulai besok, Ahad (23/3).
"Kepala daerah dan anggota Dewan sebagai kader partai yang ditugaskan, mereka akan tampil sebagai juru kampanye. Sebagai juru kampanye, mereka tentu saja mengikuti aturan yang berlaku," kata Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/3)
Hasto menjelaskan, kampanye terbuka dibagi menjadi dua zona yakni A dan B masing-masing sebanyak 17 provinsi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Di setiap zona, dilakukan kampanye secara serentak.
"TKN akan meminta parpol anggota KIK yang memiliki kader di pemerintahan untuk terlibat aktif pada kampanye terbuka. Namun, TKN mengingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara," katanya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, mencontohkan, pada kampanye terbuka hari pertama, Ahad (24/3) TKN Jokowi-Maruf memilih menyelenggarakan kampanye terbuka di Serang, Banten. "TKN berkoordinasi dengan TKD Banten, dalam menyiapkan kampanye terbuka dan menampilkan juru kampanye," katanya.
Hasto menjelaskan, semua kepala daerah maupun pimpinan Dewan dari parpol pendukung pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin akan diajak menjadi juru kampanye pada terbuka di daerahnya masing-masing. "TKN juga mengajak kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf meskipun bukan berasal dari parpol anggota KIK," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika