REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan POM TNI, Mayjen Dedy Iswanto, menyebutkan, pihaknya tengah menyelidiki penggunaan kendaraan TNI yang diduga digunakan untuk kegiatan politik salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Menurutnya, plat nomor dan kendaraan yang digunakan itu tidak sesuai dengan data registrasi di Mabes TNI.
"Dari data yang ada diregistrasi Mabes TNI, nomor tersebut betul nomor militer yang ada di mabes TNI, yang mana nomor tersebut adalah 3005-00. Namun, jenis kendaraannya tidak sesuai dengan registrasi yang ada di mabes TNI," terang Dedy saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/3).
Dedy menjelaskan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait keterlibatan oknum TNI atas kejadian ini. Kendaraan militer, kata dia, bersifat terbatas dan hanya digunakan oleh pejabat-pejabat tertentu sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ada.
"Jadi, bisa juga sampai level pama (perwira pertama) kalau tadi ada pamen (perwira menengah), ada juga level pama. Jadi, memang ada batasan-batasan sesuai dengan jabatan yang disandang," katanya.
Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi, menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas TNI. Apapun dan siapapun yang berusaha menarik-narik TNI ke dalam proses pemilu, TNI akan tetap berkomitmen untuk netral.
"Tadi, sudah kita saksikan sendiri di Halim pimpinan TNI dan pimpinan Polri menyatakan netral dalam pelaksaaan pemilu dan siap mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu 2019 ini agar berjalan sukses dan lancar. Jadi bukan masalah colong menyolong, intinya kita netral," tuturnya.