REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Presiden Joko Widodo meninjau proses percepatan pencairan dana bantuan bagi korban gempa bumi di Gedung Hakka, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/3). Presiden mendapat penjelasan mengenai keadaan terkini dampak gempa bumi di Lombok.
Pencairan dana masyarakat harus melalui empat persyaratan untuk menerima bantuan. Usai mendapat penjelasan, Jokowi meninjau lokasi pencairan bantuan stimulan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat penerima dana bantuan stimulan.
Saat bertatap muka dengan ribuan warga terdampak gempa bumi, Jokowi menjelaskan kepala daerah tetap melalui prosedur untuk mencairkan dana bantuan sesuai peraturan. "Tapi menurut saya sudah cepat dan saya senang masyarakat sekarang di sini sudah antusias untuk memakai rumah tahan gempa," kata dia.
Presiden juga mengingatkan masyarakat harus menyadari bahwa selain kesuburan dan keindahan alam, Lombok juga berada di kawasan rawan gempa bumi. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat meminimalisasi dampak bencana dengan membangun rumah tahan gempa bumi.
"Kita harus sadar itu sehingga pembangunan rumah yang tahan gempa ini memang kita haruskan. Dan kita tahu ada rumah yang sudah dibangun kemarin yang tahan gempa waktu ada gempa tanggal 17 yang lalu, yang rumah tahan gempa tidak ambruk, yang rumah tidak tahan gempa ya ambruk lagi," ungkap Presiden.
Bencana gempa bumi magnitudo 7 terjadi di Kabupaten Lombok utara pada 5 Agustus 2018 yang menyebabkan ribuan rumah rusak dan korban jiwa serta luka. Setelah itu, dua gempa bumi berkekuatan 5,8 SR dan 5,2 SR yang terjadi pada Ahad (17/3/2019) telah menyebabkan 3 korban jiwa, 36 korban luka-luka. Gempa yang berpusat di Kabupaten Lombok Timur itu juga menyebabkan 9.891 rumah rusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
