REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan pihaknya menghargai hasil survei Litbang Kompas sebagai produk ilmiah. Survei itu mengggunakan metodologi ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menghargai hasil survei kompas sebagai produk ilmiah dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Lukman Edy melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (20/3).
Lukman mengatakan hasil survei itu berguna untuk mengajak masyarakat dan peserta pemilu berpikir rasional dalam konsolidasi demokrasi. Khususnya, di Pemilu Indonesia 2019.
Menurutnya TKN membaca hasil survei Kompas dengan cerdas dan cermat. Ia mengatakan semua rekomendasi yang ditampilkan survei akan diperhatikan sebagai bentuk evaluasi kinerja TKN selama enam bulan terakhir.
Kendati demikian, dia memiliki beberapa catatan terkait survei Kompas antara lain, menurutnya besarnya tingkat undecided voters atau pemilih belum menentukan sikap dalam survei cukup aneh.
"Agak aneh dengan tingkat popularitas kedua paslon yang tinggi sekali hampir mentok 100 persen, dan tinggal satu bulan lagi pemilu, masih menyisakan 'undecided voters' 22,4 persen," kata Lukman.
TKN menilai pertanyaan-pertanyaan di survei Kompas gagal dalam menyelami keinginan pemilih. "Mungkin faktor kehati-hatian, tetapi tetap kesimpulan kami survei ini terlalu buru-buru sehingga tidak menyiapkan instrumen untuk menggali lebih dalam keinginan pemilih," jelasnya.
TKN pun menyimpulkan hasil tersebut adalah gambaran dari pemilih yang militan dan tidak mungkin lagi berubah. Sehingga jika berdasarkan survei itu, peperangan ada di angka 22 persen "undecided voters" itu.
"Kalau mengikuti tren kemana 'undecided voters' bergerak, bacaan dari survei kompas mulai dari bulan oktober 2018, maka posisi kami tetap unggul diangka 56,8 persen berbanding 43,2 persen. Itu angka yang hampir sama dengan lembaga survei kredibel yang lain," terangnya.
Lukman juga mengatakan sebagai sebuah lembaga yang profesional dan kredibel maka Kompas harus mengumumkan siapa yang mendanai surveinya tersebut sebagai bentuk kewajiban didalam UU No 7/2017.
Di samping itu kompas juga harus menjelaskan kepada publik apakah surveinya terpengaruh dengan transaksi lainnya di bisnis Kompas yang lain. "Seperti kita ketahui Kompas memiliki cabang bisnis yang lain, seperti media cetak, elektronik maupun online. Bisa jadi survei dibiayai sendiri, tetapi ada subsidi dari bidang usaha lain, yang transaksinya terafiliasi dengan subjektifitas hasil survei. Aliran ini mesti terklarifikasi," jelasnya.
Adapun berdasarkan survei internal TKN, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tetus bergerak naik hingga angka 63 persen dengan jumlah undecided voters yang semakin kecil.
Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan ektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Selisih kedua pasangan 11,8 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika