REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menyebutkan, aparat keamanan yang disiagakan untuk mengamankan proses pemilihan umum berjumlah 593.812 personel. Aparat keamanan gabungan dari TNI-Polri itu sudah siap di wilayah tugas masing-masing.
"Hasil pengecekan terakhir ke seluruh wilayah, aparat kemanan sudah siap untuk mengamankan pemilu," ungkap Wiranto di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Wiranto menyebutkan, jumlah personel yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan pemilu ada sebanyak 593.812 personel. Menurut Wiranto, jumlah tersebut sudah cukup banyak untuk melakukan pengamanan pemilu dan sudah berada di wilayahnya masing-masing.
"Bukan soal force, tapi tanggung jawab kita untuk mengamankan pemilu betul-betul aman, dan semua sudah tergelar di lapangan dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan untuk siapa berbuat apa," terangnya.
Wiranto menambahkan, tugas untuk mengamankan pemilu sejatinya tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi juga peran masyarakat. Karena itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mengamankan proses demokrasi.
Menurutnya, pemerintah, aparat keamanan, serta penyelenggara pemilu sudah melakukan berbagai langkah agar ancaman yang ada dapat dinetralisasi. Aparat keamanan sudah bertekad untuk mengawal pemilu dari awal hingga selesai pemilu.
"Kami punya rencana yang detail untuk mengamankan ini. Jadi kami mengharapkan masyarakat percayalah pada aparat kemanan bahwa pemilu ini akan terkawal dengan baik, jangan percaya hoaks," tutur Wiranto.
Setiap warga negara, kata dia, memiliki hak untuk memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Karena itu, ia harap tidak ada yang menyia-nyiakan kesempan tersebut dam tidak ada lagi yang menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih.
"Kita mengharapkan tidak ada lagi golput, yang menyia-nyiakan kesempatan hak pilihnya hanya karena takut hoaks," jelasnya.
Wiranto berpesan kepada para penyebar hoaks. Menurutnya, hoaks merupakan isu yang meneror masyarakat. Karena itu ia menilai hoaks adalah salah satu bentuk gerakan teror. Aparat keamanan ia katakan akan bertindak tegas terhadap hal tersebut.
"Dengan kemampuan yang ada, kewenangan yang ada, kita instruksikan aparat kemanan untuk menindak tegas teror pada masyarakat yang membuat masyarakat ketakutan," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika