REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Fahira Idris nampaknya geregetan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta perihal penjualan saham bir. Karena sampai saat ini, nampaknya rencana tersebut masih alot di kursi DPRD DKI. ”Hingga kini, masih ada fraksi di DPRD DKI Jakarta yang belum menyetujui pelapasan saham bir ini,” ungkap Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/3).
Fahira mengungkapkan, proses pelepasan atau penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) masih terhalang restu DPRD DKI Jakarta masih belum jelas juntrungannya. Fahira mengaku khawatir apabila rencana ini semakin berlarut-larut di DPRD DKI Jakarta padahal sebentar lagi para anggota dewan akan disibukkan dengan Pemilu 2019.
Karena itu, Fahira berharap, para wakil rakyat Jakarta ini dapat menyisihkan waktunya untuk fokus membahas persoalan tersebut. Kemudian segera mengetuk palu persetujuan penjualan saham bir. Ini penting agar, saham bir bisa langsung dijual dan hasilnya dialihkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang saat ini menjadi kebutuhan warga.
“Proses ini bukan seperti menyusun dan mengesahkan Perda yang memang membutuhkan waktu panjang. Ini sekadar persetujuan menjual saham. Sebagian besar warga Jakarta juga menuntut agar saham ini dijual. Apalagi lagi yang DPRD khawatirkan. Jangan terlalu bertele-tele apalagi mengulur-ngulur waktu,” kata Fahira.
Menurutnya hampir semua titik yang dia datangi untuk berkampanye pencalonannya sebagai Caleg DPD RI, selalu ada warga yang bertanya soal proses penjualan saham bir ini. Mereka heran, kenapa itikad baik Pemprov DKI menjual saham bir begitu susah direalisasikan.
Mereka juga bingung, ketakutan apa yang ada dipikiran beberapa anggota dewan yang hingga saat ini belum menyetujui pelepasan saham bir. Oleh karena itu, Fahira mengaku kembali mengingatkan teman-temannya di DPRD untuk segera memfokuskan pengesahan penjualan sahan bir tersebut
“Saya sekedar mengingatkan teman-teman DPRD. Penjualan saham bir saat ini bukan lagi sekedar aspirasi, tetapi sudah menjadi tuntutan warga. Warga ingin pemprov berinvestasi di bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pembangunan misalnya investasi di bidang air bersih. Bukan berinvestasi di bidang yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan warga, apalagi berinvestasi di perusahaan bir,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Fahira, walau Jakarta adalah ibu kota dan dapat dikatakan kota termaju di Indonesia. Tetapi dalam hal penyediaan air bersih, kondisinya masih sangat memperihatinkan. Hanya sekitar 57 persen warga Jakarta yang bisa mengakses air bersih melalui pipanisasi.
Artinya, 43 persen dari 10,37 juta jiwa penduduk Jakarta terutama yang ada di Jakarta Utara belum bisa mengakses air bersih melalui pipanisasi. Karena sejak 12 tahun lalu, Pemprov DKI tidak pernah lagi menambah pipa air bersih di Jakarta Utara.
“Pemprov DKI sudah berkomitmen hasil pelepasan saham bir ini akan digunakan untuk diinvestasikan membangun infrastruktur yang dibutuhkan publik. Salah satunya air bersih dengan memperbanyak pembangunan pipa air. Ini agar semua warga Jakarta mendapatkan akses air bersih dan inisiatif ini didukung warga. Jadi kenapa DPRD harus berlama-lama menyetujui pelepasan saham bir?” kata dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
