REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para petani di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang sawahnya terdampak banjir bandang dan puso bakal bisa sedikt bernafas lega. Penyebabnya, karena mereka akan mendapatkan klaim asuransi pertanian.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menyiapkan pembayaran klaim asuransi tersebut, baik untuk asuransi yang ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBN. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Suryo Banendro mengatakan, saat ini proses pendataan lahan tanaman padi yang dipastikan puso berikut jumlah petaninya masih didata.
"Nantinya tiap petani yang sawahnya puso akibat terdampak banjir ini bakal menerima klaim asuransi petani sebesar Rp 6 juta," ungkapnya, di Semarang, Rabu (20/3).
Menurut Suryo, banjir yang melanda Kabupaten Purworejo merendam sedikitnya 1.874 hektare lahan tanaman padi. Akibatnyta, beberapa di antaranya terancam gagal panen atau puso.
Karena tanaman padi yang terendam banjir akibat meluapnya sungai Bogowonto tersebut rata-rata sudah berumur 75 hari hingga tanaman padi yang sedianya sudah siap untuk dipanen. "Pun demikian kondisinya juga bervariasi, ada padi yang hanyut karena derasnya banjir sebanyak 7,5 hektare, ada pula yang kondisinya roboh sampai 2,5 hektare," jelasnya.
Saat ini, masih jelasnya, Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo sudah melakukan proses pendataan dan pengecekan di lapangan terhadap lahan pertanian yang terdampak. Data ini penting sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan asuransi bagi petani . "Dari data yang saya dapat, ada delapan kecamatan yang lahan pertaniannya terdampak banjir cukup parah," ujarnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tanaman padi yang gagal panen atau puso guna membantu para petani yang terdampak.
Semuanya sudah disiapkan, termasuk alokasi anggarannya juga sudah ada dan hanya tinggal mengajukan berdasarkan hasil pendataan yang prosesnya masih dilakukan di lapangan.
Di mana dana alokasi untuk membayar polis asuransi pertanian oleh Pemprov Jawa Tengah yang bersumber dari APBD provinsi tersebut mencapai 7.761 hektare. Sedangkan untuk polis asuransi dari APBN, sebanyak 155 hektare. Hanya saja kalau asuransi sumber APBD, semua polis asuransi yang menanggung pemerintah.
Namun untuk polis asuransi yang bersumber dari APBN, petani masih harus membayar sebagian polis asuransi, yakni sebesar Rp 36 ribu."Selain asuransi, pemerintah juga menyediakan bantuan bibit gratis, baik melalui cadangan benih nasional maupun bantuan pemerintah daerah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
