REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang mengganggu pelaksanaan pemilu serentak 2019. Wiranto hari ini memimpin rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan kampanye terbuka dan tahapan penghitungan suara pada 17 April 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
"Saya minta aparat keamanan di daerah, setelah kita mengenali, mengetahui, maka tidak bisa didiamkan, harus ditindak tegas bagi pelaku yang nyata-nyata mengganggu pelaksanaan pemilu. Dari siapa pun, dari kelompok manapun. Jangan ragu-ragu, harus ditindak tegas karena kita punya hukum," kata Wiranto, Rabu (20/3).
Rapat itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait. Rapat itu juga mengundang aparat keamanan, penyelenggara pemilu di seluruh daerah melalui video conference.
"Saudara-saudara yang terutama di daerah, yang nanti bersama-sama kami di pusat akan melakukan pemilu secara aman, secara lancar, dan sukses. Aman berarti penyelenggaraannya aman. Kalau tidak aman, berarti tidak lancar. Tidak lancar berarti tidak sukses. Keamanan ini merupakan kondisi yang harus kita hadirkan," ucap mantan Panglima ABRI ini.
Menurut dia, sejauh ini masih ada yang mencoba mengancam jalannya pemilu serentak 2019. "Kalau bicara keamanan pemilu, saat ini kita tahu bahwa ada yang masih ancaman, gangguan, hambatan, yang akan menganggu pemilu yang akan kita laksanakan, ada," kata Wiranto.
Ia menjelaskan, indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Polri dan Bawaslu bisa dijadikan acuan untuk mengatasi segala ancaman maupun gangguan yang ada untuk menetralisir gangguan dan ancaman pemilu. "Dengan indeks kerawanan pemilu itulah, yang kemudian saudara-saudara yang di daerah segera mengetahui, mengenali dan menetralisir apa yang masih dirasakan sebagai ancaman, gangguan, dan hambatan," tutur Wiranto.
Dia menambahkan, pemilu harus disikapi sebagai satu ajang untuk memilih pemimpin. Pemilu merupakan suatu bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan.
"Pemilu sebenarnya bukan siapa melawan siapa, tapi, kita memilih pemimpin."
Ikuti Whatsapp Channel Republika