Rabu 20 Mar 2019 07:59 WIB

Wiranto: Kekayaan Alam Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

Pengelolaan yang baik dapat memantik pertumbuhan infrastruktur

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani
Pulau Morotai, Maluku Utara
Foto: The President.com
Pulau Morotai, Maluku Utara

REPUBLIKA.CO.ID, MOROTAI-- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, kekayaan alam Indonesia harus bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik dapat memantik pertumbuhan infrastruktur untuk menunjang daerah setempat.

"Kekayaan alam kita masih melimpah ruah dan kita harus bisa mengelola dengan baik," ujar Wiranto saat meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Daeo Majiko, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (19/3).

Ia mencontohkan pengelolaan ikan tuna di Morotai melalui SPKT. Pengelolaan secara terpadu ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Saya dengar, dengan adanya program ini, pendapatan ikannya memiliki nilai jual rata-rata Rp 5 juta per hari. Jika sebulan, berarti bisa mencapai Rp 100 juta," lanjutnya.

Wiranto menuturkan, sentra pengolahan ikan tuna terpadu ini sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yakni alat produksi dan kapal-kapal yang memadai.

Dengan adanya pengelolaan terpadu, saat ini ikan tuna dapat diperoleh dalam jarak melaut sekitar 3 mil saja. "Yang sebelumnya harus melaut sejauh 8-10 mil, saat ini 3 mil sudah mendapatkan tangkapan ikan tuna seberat 45 kilogram," jelasnya.

Sistem seperti ini, kata Wiranto, akan ditingkatkan dengan adanya penambahan 23 sentra baru untuk pengelolaan ikan tuna. Sehingga, dengan semakin banyaknya sentra dan produksi tuna, ke depannya bisa memantik pertumbuhan transportasi penunjang daerah.

Menurut Wiranto, kondisi ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas). Di Pulau Morotai, program Gerbangdutas setidaknya telah melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenko Polhukam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement