REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Ratangga yang menghubungkan Bundaran HI dan Lebak Bulus di Jakarta akan dijadikan 'percontohan' bagi pembangunan moda transportasi massal di kota-kota lain di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjajal layanan transportasi teranyar ini pada Selasa (19/3) menyebutkan, pengoperasian MRT Jakarta akan memberikan gambaran penting-tidaknya dibangunnya fasilitas serupa di kota lain. Khusus untuk Jakarta, Jokowi menilai bahwa pembangunan MRT memang tergolong terlambat.
"Ini kan studi kelayakan dulu. Kalau untuk Jakarta memang sangat mendesak. Tapi kota-kota lain harus disiapkan jangan terlambat seperti kita yang di Jakarta," kata Presiden sesaat setelah MRT yang ditumpanginya berangkat dari Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (19/3).
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendampingi Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet kerja dalam uji coba MRT Jakarta, Selasa (19/3).
Jokowi menyebutkan, sejumlah kota yang ia maksud cukup mendesak untuk memiliki moda transportasi massal serupa MRT adalah Palembang di Sumatra Selatan, Medan di Sumatra Utara, Bandung di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur, dan Makassar di Sulawesi Selatan. Kota-kota ini nantinya akan berkiblat pada Jakarta yang telah lebih dulu membangun dan mengelola MRT sebagai salah satu solusi kebutuhan transportasi massal.
Presiden juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk melakukan pengintegrasian moda transportasi yang telah terbangun. Integrasi yang dimaksud mencakup antarwilayah dan antarmoda. Jokowi menyebutkan, integrasi antarwilayah menuntut DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berkoordinasi terkait jalinan moda transportasi yang melalui empat wilayah tersebut. Sementara integrasi antarmoda menuntut singkronisasi seluruh jenis angkutan umum yang ada, termasuk Bus Transjakarta, MRT, hingga LRT (Lintas Rel Terpadu).
Demi menjawab tantangan integrasi ini, pemerintah berencana membentuk sebuah tubuh baru yang memiliki kewenangan mengatur dan menyinergikan seluruh wilayah dan seluruh moda transportasi yang ada. Nantinya, tubuh pengelola ini bisa memperkuat entitas yang lama yakni Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," katanya.
Jokowi mencoba MRT. Presiden Joko Widodo mencoba MRT mencoba moda transportasi MRT dari Stasiun Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, perluasan kewenangan BPTJ memang belum final. Namun Presiden memberikan arahan agar jajarannya menyiapkan sebuah entitas yang dianggap paling efektif menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, hingga angkutan kota (angkot).
"Bagaimana entitas bisa melaksanakan pembangunan itu baik dari sisi pembiayaan dan koordinasi. Presiden meminta kita melihat dari sisi institutional settingnya, lembaganya, sehingga mampu menjawab urgensi pembangunan," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga yakin pembangunan infrastruktur, termasuk MRT di Jakarta akan terus berlanjut. Untuk saat ini, ujar Sri, Pemprov DKI Jakarta sudah bermitra dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kedua lembaga tersebut bisa memberi ruang pembiayaan bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan.
"Setiap segmen dari perluasan ini, skema pembangunan dan pembiayaan seperti apa sehingga kita bisa mendukung pemerintah pusat maupun daerah juga dari entitas BUMN dan BUMD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
