REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) memandang bahwa kritik yang disampaikan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, pada Februari 2019 lalu soal rendahnya dana riset tidak sepenuhnya salah. Dalam cuitannya di media sosial, Zaky mengkritik pemerintah bahwa dana riset di Indonesia masih terbilang rendah untuk pengembangan industri. Kritikan Zaky sempat menghebohkan jagat maya karena ia berharap 'presiden baru' bisa lebih memperhatikan hal ini.
Deputi II KSP Yanuar Nugroho menjelaskan, pengembangan riset yang dilakukan pemerintah tidak melulu menyasar soal dananya saja. Pengembangan riset, ia mengungkapkan, menyangkut sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat para akademisi, peneliti, dan pemangkut kepentingan lainnya. Menurutnya, kritik soal rendahnya penelitian di sisi hilir, berhulu pada sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan.
"Jadi tidak bisa riset itu soal duit lalu publikasinya internasional. Tidak bisa begitu. Ekosistemnya harus dibangun, kelembagaannya harus dibangun, ilmuwan harus dibangun kapasitasnya," jelas Yanuar di kantornya, Kamis (14/3).
Yanuar menyebutkan, kondisi ini lah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya fokus pada perbaikan SDM di sisi hulu. Persoalan riset belum berhenti hanya di SDM. Pengelolaan dana riset ternyata juga perlu diperbaiki. Yanuar menyebutkan, dana riset yang ada saat ini sebesar Rp 24,9 triliun tersebar di 16-17 kementerian dan lembaga. Tidak tertatanya dana riset dalam satu atap membuat hasil riset pun tidak terkoordinasi dengan baik.
"Jadi kritik Zaky memang tak salah. Memang duitnya kecil, harus dinaikkan. Di negara lain duit riset itu 60 persen swasta, pemerintah kurang dari 40 persen. Di Indonesia itu kebalik. Kritiknya (Zaky) bagus. Membuat semua orang berpikir," kata Yanuar.
Persoalan pengelolaan dana riset sendiri pemerintah masih mencari formulai yang tepat, termasuk dengan menyatukan dana riset di bawha satu lembaga. Apalagi dana riset ini menyangkut Kementerian Keuangan selaku pemegang kebijakan keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi selaku leading sector pelaksanaan riset.
"Tapi di RUU itu memang ada indikasi lembaga baru. Tapi baru kemungkinan. Kita belum tahu itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
