REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Indonesia dinilai tengah menghadapi persoalan besar dalam memaknai akal sehat. Sehingga di negeri ini banyak orang sehat tetapi tidak ‘waras’, banyak orang pintar tetapi tidak nalar dan yang menyedihkan, banyak orang berpangkat tapi bermental jongos.
Padahal akal sehat menjadi penting untuk menjaga demokrasi serta kebinekaan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, saat memberikan Kuliah Umum di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Rabu (13/3).
Dalam kuliah umum bertajuk ‘Menakar Akal Sehat dalam Kebhinekaan Bangsa’ ini, Fuad Bawazier mengatakan, demokrasi harus dijalankan dengan akal sehat. Hal ini penting demi keberlangsungan demokrasi di negeri ini.
Ia juga mengungkapkan, sistem politik di negeri ini ternyata banyak mengantar kepala daerah atau pejabat ke penjara, karena berurusan dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam banyak hal, sistem penbangunan demokrasi di negeri ini juga jamak menimbulkan gesekan-gesekan yang tajam dan mengapa demokrasi dibangun dengan cara- cara yang tidak masuk akal.
Banyak keputusan- keputusan yang dibuat tanpa dilandasi oleh akal sehat dan menurutnya ini berbahaya dan pada akhirnya bisa membuat negara ini menjadi rapuh dan mudah digoyang. “Mungkin hari ini belum terasa, tapi nanti- nanti akan semakin terasa dampaknya,” ujar Fuad Bawazier.
Ia juga melihat, program dibangun berdasarkan eforia tanpa perencanaan dan kalkulasi yang matang, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Ia menilai ini menjadi persoalan di balik laju pembangunan infrastruktur.
Saat ini tujuan membangun jalan tol itu tak lain karena bisnis infrastruktur. Kalau murni pembangunan infrastruktur, kata ia, tidak dibisniskan dan rakyat sebagai pengguna jalan tol tak harus dibebani oleh tarif yang mahal.
Dampaknya keberadaan infratsruktur ini tidak mendongkrak pembangunan ekonomi. Karena tujuan pokoknya agar biaya logistik lebih murah ternyata dikalahkan bisnis infrastruktur. “Maka menurut saya ini nggak sehat,” lanjutnya.
Fuad juga menyampaikan, Indonesia ini merupakan bangsa dan negara yang besar, tetapi kurang diperhitungkan oleh dunia internasional. Problem ini berangkat dari ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan hukum.
Ada kelompok PNS maupun kelompok non PNS yang paling merasakan betul ketimpangan yang ada di negeri ini. Belum lagi dalam hal penegakan hukum yang akhirnya juga berimbas kepada ketimpangan ekonomi.
Menurutnya, ini akan sangat membahayakan, bahkan juga berpotensi memicu kegaduhan, kerusuhan dan seterusnya “Apalagi Pemerintah selalu menghindar dari isu kerimpangan kepada isu yang lain,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
