REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendukung sikap calon presiden nomor urut 1 dalam menanggapi hoaks. Dedi menilai, untuk menanggapi segala bentuk hoaks memang harus tegas, terutama yang terus ditudingkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, hoaks yang menjadi pembicaraan di publik Jawa Barat, banyak dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut akan mengkhawatirkan jika terus dibiarkan.

"Yang paling banyak kena hoaks itu kelas menengah, seperti perkotaan atau yang terdidik. Dulu bicara tematik atau akademis, tapi sekarang harus ngomong yang sebenarnya," ujar Dedi seusai Deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Ahad (10/3).

Saat ini, kata Dedi, konsumsi media masyarakat bukan media akademis, jadi berita yang tidak masuk akal bisa saja dipercaya. Salah satu hoaks, misalnya, suara azan dilarang berkumandang. Hal itu sangat tidak masuk akal karena, selama pemerintahan Jokowi saat ini, hal seperti itu tidak ada.

"Apalagi dengan calon wakil presidennya adalah kiai, Pak Jusuf Kalla juga orang dewan masjid. Sekarang kebebasan beribadah jalan, tempat-tempat ibadah dibangun. Dan siapa yang mengatakan pelajaran agama dihapus? Jadi, tidak masuk akal, tapi dipercaya publik," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Dedi, Jokowi tidak bisa lagi bergaya Jawa yang hanya berupa sindiran halus. Jokowi juga harus mengatakan apa adanya dalam meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. "Maka, Jokowi tidak bisa ngomong bahasa sastra lagi, tapi harus bahasa Jakarta," katanya.

Dedi mengatakan, pembangunan di Indonesia memang tidak mudah, termasuk kebudayaan. Maka, pemimpin harus benar-benar memahami secara utuh agar identitas negara tidak hilang.

"Pemimpin sekarang harus bisa mengelola berbagai aspek keberagaman dan bisa memimpin bukan satu komando saja, tapi juga beragam perbedaan yang ada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika