REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan delegitimasi penyelenggara pemilu tidak boleh terjadi. Apalgi dengan alasanketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu sama dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi.
"Penyelenggara pemilu juga dipilih melalui mekanisme politik di DPR di mana semua parpol juga terlibat memilih, termasuk parpol pendukung 02. Apapun nanti hasilnya harus kita hormati dan dijunjung tinggi," ujar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (10/3).
Tahapan pemilu masih terus berjalan sehingga Ace mengajak masyarakat percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sembari mengawasi kinerjanya.
Soal hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebesar 13 persen masyarakat tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, disebutnya karena ada upaya delegitimasi KPU-Bawaslu yang mulai dipercayai masyarakat.
Menurut dia, apabila terdapat pihak menuding ketidaknetralan penyelengara pemilu saat pencoblosan bahkan belum dilaksanakan, seperti sedang mencari alibi jikalau nanti kalah. "Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga pemilu lebih jujur dan adil," tutur Ace.
Sementara terkait elektabilitas, berdasar survei itu pasangan calon nomor urut 01 sebesar 54,9 persen, pasangan calon nomor urut 02 sebesar 32,1 dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 13 persen.
Ace menyebut TKN tidak akan berpuas diri dan masih bekerja keras menyampaikan program-program yang telah dilakukan Jokowi serta menangkal hoaks.
"Isu identitas masih kuat ditujukan kepada pasangan kami. Kasus ibu-ibu di Karawang, Sulsel dan gambar kondom, salah satu bentuk kampanye hitam yang terus ditujukan kepada kami," ujar Ace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
