REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan anggaran hingga Rp 4,3 miliar untuk operasional saksi pada pemilu 2019. Partai berlambang kerbau moncong putih ini memastikan akan ada dua saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menyatakan pihaknya mengikuti arahan dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menyiapkan saksi dengan jumlah dua kali lipat untuk tahun ini. Satu saksi untuk pileg dan satu saksi untuk pilpres.
"Meskipun waktunya bersamaan tapi kami lakukan pengawasan penuh pada hari pencoblosan," kata dia, di Bekasi, Sabtu.
Nyumarno menyebut, nilai tersebut didapat dari hasil perhitungan internal yang dilakukan pada rapat koordinasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi bersama BSPN, PAC, dan seluruh caleg di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Menurut dia, PDI Perjuangan menyiapkan saksi di total 7.951 TPS yang ada.
Nyumarno mengungkapkan, setidaknya anggaran yang disiapkan untuk saksi di TPS mencapai Rp 1.870.710.000. Namun, jumlah itu baru hitungan untuk satu paket saksi pileg atau pilpres saja.
"Nah kan kami siapkan dua saksi, jadi setidaknya untuk anggaran saksi di lokasi TPS saja disiapkan sekitar Rp3,7 miliar. Itu untuk akomodasi saksi, akomodasi koordinator saksi TPS, koordinator saksi di desa, koordinator saksi kecamatan sampai alat tulis kantor dan buku saku," ujar dia.
Selain untuk saksi di TPS, anggaran itu juga disiapkan untuk kebutuhan belanja barang pada kamar hitung BSPN sebesar Rp 374.090.000 serta upah tenaga kerja inputer di kamar hitung yang mencapai Rp 121.100.000.
"Kami siapkan untuk sewa komputer 80 unit beserta sejumlah peralatan yang diperlukan. Karena kan kami langsung menghitung suara dari C1. Lalu upah untuk tenaga penginput suara C1, swiper sampai satgas pengamanan," katanya.
Dia melanjutkan, di luar anggaran tadi, masih terdapat anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan terhadap para koordinator saksi.
"Jumlahnya sekitar Rp 77 juta. Beruntung Kabupaten Bekasi telah digelar pemilihan bupati dan gubernur kemarin jadi saksi TPS tidak perlu pelatihan saksi lagi. Tinggal koordinator saja yang dilatih," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
