REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalin kerja sama penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan industri menengah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM bidang kesejahteraan sosial lainnya.
"Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial agar KPM PKH dapat keluar dari lingkaran kemiskinan atau graduasi sejahtera mandiri," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita di sela-kesa kerja sama (MoU) penumbuhan wirausaha baru, di Jakarta, Jumat (8/3).
Dalam kerja sama yang tertuang dalam nota perjanjian (MoU) ini, kedua belah pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan serta bimbingan teknis untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri, penyelenggaraan program, dan kegiatan berbasis digital untuk pengembangan pasar, penyediaan akses pembiayaan, fasilitasi dan kemudahan penyediaan bahan baku, dan pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya.
Hal tersebut dilakukan dengan usaha ekonomi produktif keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) melalui pemberian motivasi dan fasilitasi terhadap 39 ribu SDM PKH yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dia berharap, kerja sama ini makin mendorong tumbuhnya wirausahawan baru industri kecil dan industri menengah di kalangan KPM PKH dan penerima manfaat bidang kesejahteraan sosial lainnya, seperti penerima kelompok usaha bersama (KUBE). Sehingga target graduasi sejahtera mandiri penerima PKH tahun 2019 makin cepat terealisasi.
Sejauh ini, upaya tersebut menunjukkan tren positif. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya jumlah KPM PKH yang telah graduasi sejahtera mandiri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri sebanyak 230.351 keluarga atau 2,3 persen dari total KPM. Pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 621.789 keluarga atau 6,21 persen dari total KPM.
"Dan pada tahun 2019 target jumlah KPM yang graduasi sejahtera mandiri sebanyak 800.000 keluarga atau sebesar 8 persen dari total jumlah KPM di Indonesia," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika