REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pelepasan atau penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang tinggal selangkah lagi terhalang restu DPRD DKI Jakarta. Walau tidak mewakili seluruh Anggota DPRD, tetapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi, mengisyaratkan tidak menyetujui Pemprov DKI Jakarta melepas saham bir.
Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris menilai pernyataan Ketua DPRD DKI itu akan mengganjal aspirasi sebagian besar warga Jakarta. Sebagian besar warga DKI ingin Pemprov Jakarta mengakhiri kepemilikan saham di salah satu produsen bir yang sudah berumur puluhan tahun itu.
Fahira mengungkapkan, keputusan menjual saham bir ini bukan kehendak seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Tetapi kehendak sebagian besar warga DKI Jakarta yang disuarakan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Jadi, jika aspirasi dan kehendak warga ini dihalang-halangi justru oleh sebuah lembaga yang harusnya merealisasikan aspirasi rakyat, maka tinggal menunggu waktu saja terjadi gelombang besar penolakan saham bir. “Kalau DPRD ngotot, saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir. Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana, tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini," kata Fahira dalam keterangannya, Rabu (6/3).
Ia menegaskan isu penolakan DPRD melepas saham bir ini sudah menjadi isu hangat dan percakapan warga. Mereka memantau isu ini. "Saya harap, anggota DPRD bisa lebih bijak menyikapi aspirasi warga yang tidak ingin pemdanya punya saham di pabrik bir,” ujar Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras ini.
Menurut Fahira, janji kampanye Anies-Sandi menjual kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahan produsen bir, bukan untuk gagah-gagahan. Janji itu murni hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta selama kampanye.
Semua calon yang berkompetisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sambung Fahira, pasti mendengar banyak aspirasi warga soal kepemilikan saham bir. Bedanya, hanya Anies-Sandi yang mau menangkap keresahan ini dan dimanifestasikan lewat janji kampanye.
“Saya yakin semua anggota DPRD pasti tahulah banyak aspirasi warga agar saham bir dijual saja. Jadi jangan tutup telinga dan mata Anda. Ini kehendak sebagian besar warga. Jangan disumbat,” imbuhnya.
Kekhawatiran bahwa pemasukan Pemprov DKI Jakarta akan berkurang akibat penjualan saham bir ini, sangat tidak mendasar dan mengada-ngada. Fakta memperlihatkan bahwa sejak 1970 pendapatan emiten bir tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, tidak pantas sebuah organisasi pemerintahan punya saham di perusahaan minuman beralkohol.
Menurut dia, jika dibanding dengan APBD DKI saat ini, sumbangan dana dari saham bir itu tidak berarti apa-apa. Jadi buat apa ngotot dipertahankan. Makanya, dana itu jauh lebih berguna bila dipakai untuk pembangunan Jakarta sehingga langsung dirasakan manfatnya oleh warga. "Bagi anggota DPRD yang setuju saham bir dijual, saya berharap Anda bersuara, agar warga tahu posisi Anda di mana,” tegas Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika