REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memastikan bahwa Kartu Pra Kerja yang sempat dijanjikan Presiden Joko Widodo tidak akan membebani. Ia memastikan bahwa program tersebut tidak akan bebani keuangan negara.
"Nggak (memberatkan) dong, APBN sudah dibicarakan di DPR, hanya di modifikasi, disempurnakan sekaligus di modifikasi," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Menurutnya dengan adanya program tersebut para pencari kerja yang telah menyelesaikan pelatihan kerja diharapkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sebab selama ini kerap ditemukan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri dengan yang diproduksi oleh lembaga pendidikan.
Ia berharap di tahun pertama pesertanya bisa mencapai hingga 500 ribu orang. Namun sudah diperkirakan pesertanya akan meningkat pada tahun berikutnya. "Jadi orang-orang muda yang semangatnya tinggi, ini jadi seperti periode magang pelatihan. Sehingga tentu kalau ada kompensasi wajarlah," katanya.
Kemudian ia menambahkan program tersebut ada untuk menjawab persoalan bangsa yang kerap disebut-sebut calon presiden nomo urut 02 Prabowo Subianto yakni harga dan pengangguran. Nantinya pengangguran yang ada bisa dipersiapkan melalui pelatihan, sehingga yang tidak produktif diharapkan menjadi produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
