REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum sepenuhnya menjamin hak warga negara.
"Setiap warga negara harus dijamin hak pilihnya, sehingga pemilu kita menjadi pemilu yang konstitusional karena satu pun suara pemilih tidak boleh tercederai," ujar Titi, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/3).
Kendati demikian, Titi menilai terdapat beberapa pasal dalam UU 7/2017 (UU Pemilu) yang belum sepenuhnya mengakomodir hak pilih warga negara. Regulasi terkait pemilu dinilai Titi belum sepenuhnya menangkap fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga berpotensi menghilangkan jutaan suara pemilih.
"Entah karena memang faktor persyaratan atau pun kompleksitas teknis pelaksanaan di lapangan yang menjadi persoalan," kata Titi.
Lebih lanjut Titi mengatakan pihaknya mendaftarkan uji materi beberapa pasal dalam UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Perludem berharap aturan birokrasi yang rumit tidak menjadi hambatan pelaksanaan pemilu yang berkualitas.
Salah satu pasal yang diuji adalah pasal 383 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur bahwa penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama. "Sementara itu Pemilu 2019 ini bebannya berlipat, karena ada 5 surat suara yang harus dihitung oleh penyelenggara pemilu kita," ujar Titi.
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014, Titi mengatakan pihaknya ingin memastikan jangan sampai kompleksitas dan beban teknis KPU menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang berkualitas.
"Maka kami ingin menguji bahwa aturan tersebut memberi ruang yang lebih rasional kepada KPU untuk bekerja pada jajaran di lapangan. Sehingga proses di lapangan itu betul-betul bisa berjalan baik tanpa hambatan teknis," kata Titi pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika