REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk membuat terobosan kebijakan dalam rangka membantu mengendalikan kerusakan infrastruktur jalan. Sejauh ini, laporan kerusakan infrastruktur jalan banyak yang masuk dan bermuara di kanal pengaduan aplikasi 'Lapor Gub', khususnya untuk wilayah eks karesidenan Surakarta.
Ia mengakui, saat ini sejumlah infrastruktur jalan masih banyak yang menjadi tidak layak atau usia perawatannya juga menjadi semakin pendek. Selain akibat faktor cuaca yang memang ekstrim, kondisi tersebut juga banyak disumbang oleh banyaknya kendaraan over dimension and overload yang melintas di jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Terutama di wilayah eks Karesidenan Surakarta, seperti Solo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Sragen maupun di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sehingga masyarakat di daerah ini banyak mengeluhkan, jalanan di wilayah mereka cepat 'jebol' dan beberapa di antaranya juga mengalami rusak parah hingga membahayakan penggunanya.
"Sedangkan pemicunya, ternyata karena sering dilalui oleh kendaraan berat yang tidak sesuai dengan kemampuan jalannya," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (4/3).
Sebelumnya, gubernur juga sempat mengeluhkan kerusakan jalur evakuasi di lereng gunung Merapi, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali. Karena jalur evakuasi juga dilalui truk pengangkut galian C (pasir) dengan daya angkut yang melebihi kapasitas dan volume yang ditentukan.
"Saya minta ada perhatian serius dari bupati/wali Kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan ini," tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan, tidak hanya membangun, namun dalam perbaikan infrastruktur jalan juga harus disertai kebijakan lain yang masih memiliki kesinambungan. Gubernur yakin hal itu akan memberi dampak yang positif dan benar- benar bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
