REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan akan mengawasi aksi yang digelar Forum Umat Islam (FUI) di Kantor KPU pada Jumat (1/3) siang. Bawaslu berharap jalannya aksi tidak melanggar aturan pemilu.
"Yang jelas kan izinnya unjuk rasa, itu ranahnya kepolisian. Maka rekan-rekan kepolisian yang turun. Kalau kami pasti akan mengawasi setiap keramaian yang ada potensi (pelanggaran pemilu)," ujar Bagja ketika dihubungi pada Kamis (28/2).
Bagja pun menyampaikan apresiasi terhadap aksi FUI. Menurut dia, aksi FUI merupakan bentuk dukungan untuk pelaksanaan pemilu yang damai aman dan jujur. Namun, Bagja tetap berharap aksi tidak akan mengarah kepada pelanggaran kampanye.
"Kami harapkan tidak melanggar aturan karena bisa dikategorikan sebagai kampanye rapat umum. Rapat umum itu belum diperbolehkan sampai 24 Maret 2019. Jangan sampai (aksi) nanti berpotensi sebagai kampanye rapat umum. Jadi kami berharap para peserta aksi untuk tidak berkampanye," tambah Bagja.
Ketua KPU, Arief Budiman, mengharapkan aksi yang akan digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) pada Jumat berlangsung damai. Menurut Arief KPU tetap akan menerima aspirasi FUI.
"Setiap orang, kelompok, organisasi boleh menyuarakan aspirasinya. Mau disuarakan di KPU dan di manapun tidak apa-apa," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Dia melanjutkan KPU akan menerima aspirasi mereka. "Tapi kami berharap mereka bisa bijak dalam menggunakan hak-hak mereka," lanjut Arief.
Sebagaimana diketahui, di media sosial telah ramai beredar informasi soal rencana aksi FUI untuk mengawal pemilu yang bersih, jujur, adil dan tanpa kecurangan.
Aksi akan digelar selepas shalat Jumat. Berdasarkan viral informasi di media sosial, salah satu tuntutan dari aksi tersebut yakni menyerukan kepada para penyelenggara pemilu dan aparatur negara untuk bersungguh-sungguh menyelenggarakan pemilu yang bersih, jurdil, tanpa kecurangan sehingga pemilu bersih dan berkah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
