REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah mampu menurunkan disparitas harga sebanyak 15-20 persen, kini pemerintah mendorong penyelenggaraan angkutan logistik tol laut bukan hanya port to port (dari pelabuhan ke pelabuhan), tapi sampai end to end (langsung sampai ke konsumen), sehingga tepat sasaran ke masyarakat agar dapat merasakan harga yang terjangkau.
Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menggagas program kontainer masuk desa bekerja sama dengan Maritime Research Institute Nusantara (Marin). Demikian yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko pada Rabu (27/2) di Jakarta.
Menurut Wisnu, program tol laut dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam membangun konektivitas antar pulau di seluruh Indonesia. Karena itu, sebagai perwujudan kehadiran negara, Kementerian Perhubungan segera mengimplementasikan program kontainer masuk desa.
"Ini untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program tol laut demi mewujudkan program Nawacita pemerintah dalam rangka menghadirkan negara di beranda terdepan NKRI," ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, kata Wisnu, program kontainer masuk desa diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
"Program kontainer masuk desa ini akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri yang selama ini menjadi kendala banyak desa di Indonesia sehingga ekonomi desa pun akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik,” kata Wisnu.
Di awal implementasinya, program Kontainer Masuk Desa ini akan difokuskan di salah satu desa di pulau terluar di Indonesia, yaitu Desa Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dan tahap selanjutnya juga akan difokuskan ke daerah Memberamo dan Boven Digoel di Papua.
Wisnu menjelaskan bahwa program kontainer masuk desa merupakan rencana yg sangat "practicable" untuk diimplementasikan agar barang yang diangkut dengan kontainer tol laut itu secara berjenjang dalam level konektivitas bisa diteruskan oleh kapal-kapal perintis laut, kapal perintis penyeberangan dan kapal-kapal Pelayaran rakyat sebagai armada semut.
Dikatakan Wisnu, Kementerian Perhubungan bersama Pelindo Marine Service anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya juga akan menyiapkan mini kontainer (minicon) dengan ukuran yang memungkinkan agar bisa masuk ke wilayah pedesaan dan pulau terpencil yang tidak memiliki infrastruktur jalan raya yang lebar dan hanya mampu diangkut dengan truk kecil atau mobil bak terbuka.
Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi moda tol laut dengan moda darat. Baik angkutan sungai maupun angkutan jalan yang dapat melayani angkutan barang, sehingga proses distribusi logistik bisa mencakup end-to-end yang dimulai dari penjual barang sampai penerima barang.
Sebagai informasi, Kemenhub telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT s/d 2000 GT dengan kapasitas angkut 30 ribu penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.
Terkait dengan muatan balik dari tol laut yang belum optimal, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi reefer container dan melakukan revisi tarif muatan balik hingga 50 persen serta merevisi tarif jasa kepelabuhanan untuk mengurangi cost kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Kementerian Perhubungan juga mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT. Pelni, Djakarta Lloyd, PT. ASDP, PT. Semen Indonesia, BULOG, PT. RNI, PT. PPI dan Pelindo I hingga IV serta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut dengan meningkatkan sinergi melalui program Rumah Kita atau gerai maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika