REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut bersuara soal janji Joko Widodo (Jokowi) dalam kapasitasnya sebagai capres bahwa pemerintahannya akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 400 triliun hingga 2024. Angka ini jauh melampaui aliran dana desa hingga 2018.
Hingga tahun lalu, pemerintah menggelontorkan dana desa mencapai Rp 187 triliun. Selain itu, dana desa akan meningkat menjadi Rp 257 triliun pada akhir 2019 ini.
Menurut Sri Mulyani, secara garis besar pemerintah memiliki kemampuan untuk menggelontorkan dana desa sebesar Rp 400 triliun hingga 2024. "Kalo lihat dari sisi size APBN dari tahun ke tahun, juga dari sisi alokasi anggaran dana desa, itu merupakan sesuatu akumulasi. Menurut saya itu dimulainya dari UU Dana Desa itu masih mungkin untuk bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (26/2).
Kendati demikian, Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah besaran dana desa Rp 400 triliun akan membebani porsi belanja APBN atau tidak. Selain dana desa, janji Jokowi lainnya adalah pemberian tiga kartu melengkapi program bantuan yang sudah ada.
Ketiganya, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah dan kartu sembako bagi warga kurang sejahtera. Artinya, alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan sosial akan terus meningkat.
Sri menambahkan, nantinya seluruh penyaluran bantuan sosial baik berupa KIP kuliah atau kartu sembako akan memanfaatkan APBN. Namun, ia menegaskan, desain penyalurannya tetap harus dibahas dengan parlemen melalui penyusunan APBN tahun depan.
"Itu pakai APBN, tetapi desainnya kan nanti akan dibahas mengenai kartu sembako adalah konsolidasi dari program PKH dan Rastra dan program-program pemerintah lain yang berhubungan dengan pemenuhan komoditas," jelasnya.
Dalam acara 'Konvensi Rakyat' di Sentul, Bogor pada Ahad (24/2) lalu, Jokowi menyampaikan sejumlah janji politik di hadapan pendukungnya. Beberapa janji yang ia lontarkan adalah pemberian tiga kartu baru, yakni KIP untuk kuliah, kartu sembako, dan kartu prakerja.
Selain itu, Jokowi juga menjanjikan penambahan alokasi dana desa hingga Rp 400 triliun bila dirinya kembali terpilih sebagai presiden.
Dana Desa Naik, Meningkat Juga Korupsinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
