REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan melakukan pembahasan terhadap hasil pengawasan selama pelaksanaan Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2). Pembahasan tersebut secara teknis dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
"Kami lihat rekan-rekan Bawaslu DKI Jakarta masih membahasnya. Sebab mereka kan melakukan pengawasan pada hari itu (Jumat) sebagaima perintah kami," ujar Bagja ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/2).
Dia menjelaskan, pengawasan dan pengkajian dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta, sebab kejadiannya berada di Jakarta. Namun, pembahasan dan pengkajian tetap sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI.
"Kami sedang berkoordinasi kembali dengan teman-teman Bawaslu DKI Jakarta yang sudah melakukan pengawasan. Sekarang mereka sedang membahasnya. Sepertinya poin-poinnya banyak, terutama pengawasan di panggung," tegas Bagja.
Bagja meminta semua pihak menanti hasil pembahasan Bawaslu DKI Jakarta. Apakah nanti ada pemanggilan atau tidak terkait acara munajat itu, masih tergantung hasil kajian pengawasan pada Jumat.
"Tergantung hasil pengawasan Bawaslu DKI Jakarta ya. Kita tunggu," tambahnya.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar menegaskan, kegiatan sholawat, dzikir dan doa bersama yang digelar MUI DKI Jakarta bersama pengurus masjid, pimpinan majelis taklim, dan ormas Islam se-DKI Jakarta di Lapangan Monas, Kamis (21/2) malam tidak bermuatan politis. Faktanya di lapangan, terselip pesan-pesan politis dalam acara ini.
"Hal ini perlu ditegaskan agar tidak menjadi polemik nantinya," kata Munahar, Kamis.
Namun, berdasarkan pantauan Republika, selama menunggu perhelatan shalat magrib berjamaah, banyak terlihat perkataan maupun perbuatan yang bermuatan politis. Salah satunya adalah selebaran yang mengunggulkan calon presiden nomor urut 02, di mana kata 'Prabowo Presiden' ditulis tebal dengan huruf kapital. Sorak-sorak takbir yang diteriakkan para peserta, disertai acungan dua jari juga terus terlihat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika