Selasa 19 Feb 2019 04:14 WIB

Demokrat Beberkan Data Jokowi Saat Debat yang Dinilai Keliru

Dengan menggunakan data, argumentasi Jokowi saat debat terlihat meyakinkan.

Rep: Mabruroh/ Red: Andri Saubani
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan capres pejawat, Joko Widodo (Jokowi) banyak menyebutkan data yang keliru dalam debat putaran kedua. Meski sepintas, kata dia, incumbent terlihat sangat meyakinkan saat menyampaikan argumentasinya menggunakan data tersebut.

"Data-data yang disampaikan oleh 01 pada debat tadi malam yang sepintas cukup meyakinkan, ternyata banyak berdasarkan data-data yang keliru dan tidak akurat,” kata Didi kepada Republika, Senin (18/2).

Berikut ini kata Didi, beberapa data dan fakta yang keliru disampaikan oleh Presiden Jokowi:

 

1. Jokowi menyampaikan total produksi beras Tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 Juta ton dan data produksi plus impor sebesar 46,5 juta ton.

2. Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 km jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, sejak zaman Presiden Soekaro, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi. 

“Mengapa diklaim semuanya tanpa sisa?” tanya Didi

3. Jokowi menyatakan bahwa kolam bekas galian tambang sebagian telah dialihfungsikan di antaranya untuk kolam ikan. Padahal berbagai literatur menunjukkan bahwa area bekas tambang tidak bisa digunakan untuk apapun, karena terpapar radiasi.

“Itu kolam di daerah tambang yang mana? bisa tunjukkan?” tanyanya lagi.

4. Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100 persen di tengah dan 90 persen di timur. Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G.

5. Jokowi mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan 18-19 triliun akibat kerusakan lahan, namun Greenpeace meluruskan bahwa tidak satupun dari gugatan itu dibayarkan.

"Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan Freeport senilai Rp 185 triliun? Apakah sudah digugat?” kata Didi

6. Jokowi menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT/MRT. Namun, tidak disebutkan nama negara-negara yang dimaksud tersebut.

"Jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan hutang bagaimana status pembayarannya? kapan BEP? dan bagaimana kondisi LRT/MRT setelah 10-20 tahun?” kata Didi

7. Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan.

“Apakah Menteri Kehutanan tidak menginformasikan ini? Lalu jam 12 malam presiden blusukan bersama supir seorang diri ke pelabuhan, itu bertemu siapa? karena tengah malam itu seluruh nelayan dipastikan sedang melaut? atau bertemu nelayan jadi-jadian?” kata Didi.

Menurut Didi apa yang disampaikannya hanya sebagian dari data sumir yang disampaikan pejawat. Oleh karena itu Didi menyarankan agar forum-forum kampus bisa mengkaji kembali isu tersebut dan data-data yang disampaikan Presiden dalam debat putaran kedua dengan fakta yang terjadi.

“Baiknya diuji kembali di dalam forum kampus, dengan melibatkan ahli-ahli yang berkompeten. Kebenaran adalah berdasarkan data riil bukan data sumir,” terangnya.

Soal kebakaran hutan, Jokowi menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Artinya, kata dia, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi tetapi jumlahnya menurun drastis hingga lebih dari 85 persen.

“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” kata Jokowi, dikutip dari laman Setkab, Senin (18/2).

Jokowi kemudian menyampaikan, turunnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat dilihat dengan menurunnya keluhan asap akibat kebakaran yang disampaikan oleh sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

“Artinya, ya sekarang kan nggak ada yang namanya pesawat nggak bisa turun, nggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan nggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement