REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mencari solusi untuk persoalan-persoalan di Pulau Komodo. Persoalan ini berujung pada rencana penutupan Taman Nasional tersebut oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur.
Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi mengatakan beberapa opsi solusi yang ditawarkan JK, yang juga Duta Besar Pulau Komodo, antara lain dengan pemindahan wisata ke Pulau Rinca atau pemberlakuan batas kunjungan turis selama konservasi dilakukan di Pulau Komodo.
"Sedang dicari terbaiknya apa, apakah bukan untuk ditutup. Mungkin kalau (Pulau Komodo) ini diperbaiki, Pulau Rinca itu kan juga ada komodonya atau dibikin spesial kuota, misalnya, bisa saja 800 ribu setahun supaya tidak merusak sehingga semua (pemeliharaan) ini bisa dijalankan," kata Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (18/2).
Wapres JK telah membentuk tim khusus untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan di Pulau Komodo serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Tim arahan JK tersebut dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dengan melibatkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
"Sekarang ada tim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya. Sehingga setelah itu kita akan mengumumkan apa 'policy' terbaik yang dilakukan Bapak Wapres," jelas Sofyan.
Wapres JK dijadwalkan meninjau langsung Taman Nasional Pulau Komodo pada Maret, sekaligus memutuskan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Komodo tersebut.
Pada Senin (18/2), Wapres menerima kunjungan Anggota DPD Perwakilan NTT Adrianus Garu yang meminta solusi atas keresahan sejumlah masyarakat sekitar terhadap kehidupan perekonomian setempat jika Pulau Komodo jadi ditutup oleh pemerintah daerah setempat.
Adrianus mengatakan sebagian besar masyarakat sekitar Labuan Bajo menggantungkan hidup dari pariwisata di Pulau Komodo, sehingga jika Taman Nasional tersebut ditutup maka perekonomian warga setempat dapat terganggu.
"Penutupan itu kan bertahap, untuk pengembangan dan perbaikan sarana, kami dukung yang begitu. Tetapi harus ada solusi juga, sudah ada 'homestay'-nya, yang jelas masyarakat di sana utang ke bank, utang ke koperasi, bagaimana ini solusi dari pemerintah," kata Adrianus usai menemui JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (18/2).
Persoalan mengenai Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor mengatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan Taman Nasional tersebut.
"Sebenarnya semua di tangan pusat, konservasi itu bukan oleh pemda walaupun tentu pemda harus diberikan kesempatan juga untuk menikmati hasil daripada pariwisata itu," ujar Sofyan.
Setelah itu, Viktor Laiskodat juga memunculkan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan asing sebesar 500 dolar AS dan turis domestik senilai 100 dolar AS.
Terakhir, Viktor kembali memunculkan pernyataan untuk menutup sementara Taman Nasional Komodo selama satu tahun, dengan alasan pemeliharaan untuk hewan komodo yang semakin hari kondisinya semakin kurus karena kurang makan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika