Selasa 19 Feb 2019 00:07 WIB

Khofifah Tekankan Semangat Gotong Royong

Khofifah inginkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (tengah) dan istrinya Arumi Bacshin (kanan) menyapa warga ketika diarak menuju Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/2/2019).
Foto: Antara/Zabur Karuru
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (tengah) dan istrinya Arumi Bacshin (kanan) menyapa warga ketika diarak menuju Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan visi dan misi dalam upaya memajukan Jatim di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim. Pemaparan tersebut disampaikannya saat melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024 dan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (18/2).

Adapun visi yang diangkat Khofifah yakni terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif, melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Menurut Khofifah, apabila visi tersebut dibedah, maka terdapat dua elemen penting.

Kedua elemen yang dimaksud yaitu cita-cita terwujudnya keadilan, kesejahteraan, keunggulan, dan akhlak mulia pada masyarakat Jatim. Selain itu, yakni terwujudnya sebuah kolaborasi besar antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan semangat gotong royong.

"Dalam visi kita itu ada adil, sejahtera, maka di dalamnya ada keadilan akses seperti yang disampaikan dalam visi misi. Keadilan akses di dalamnya ada konektivitas, atau keterhubungan terutama untuk wilayah selatan atau pesisir, daerah pulau-pulau," kata Khofifah.

Sedangkan untuk misi yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang, lanjutnya, terdapat tujuh misi. Antara lain, keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, maupun antar wilayah.

Termasuk terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan. Misi lainnua adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, serta membangun kedaulatan pangan

"Termasuk kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah," ujar mantan Menteri Sosial tersebut.

Khofifah juga mencanangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. Kemudian, dia ingin memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

"Kita juga ingin melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya," kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Guna mendukung visi dan misi yang dijalankan, Khofifah menyatakan akan menajamkannya lewat Nawa Bhakti Satya atau sembilan bakti. Nawa Bhakti Satya ini, kata dia, memang disusun untuk memuliakan masyarakat Jatim.

"Kita ingin menyampaikan visi misi itu kan dibreakdown dalam Nawa Bhakti Satya. Pasti ini banyak hal yang harus dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan draft pada kerangka teknokratiknya pemprov," kata dia.

Dijelaskan, Nawa Bhakti Satya ini diarahkan kepada terwujudnya Jatim yang mulia di mata dunia melalui pembangunan daya saing multi-sektoral dan multi-dimensi secara konteks global. Termasuk mulia di mata rakyat dengan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.

Selain itu, kata dia, Nawa Bhakti Satya juga menjadi sebuah landasan pengabdian kedepan. Dalam merealisasikan bhakti tersebut, Khofifah akan konsisten terhadap tatanan administratif yang telah dipaparkan, yaitu mengoptimalkan peran pemerintah provinsi baik sebagai jembatan pusat dan daerah, pelaksana urusan kewenangan provinsi, serta mendorong sinergitas pelaksanaan urusan kewenangan kabupaten dan kota

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement