Ahad 17 Feb 2019 21:52 WIB

Prabowo Janji Pisahkan KLH dari Kemenhut

Pemisahan untuk memastikan aspek perlindungan lingkungan hidup

Rep: Febrian Fachri/ Red: Hasanul Rizqa
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) bersiap memulai debat capres 2019 disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) bersiap memulai debat capres 2019 disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto, berjanji akan memisahkan antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, seharusnya KLH berdiri sendiri.

Sehingga, KLH dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dalam melindungi aspek-aspek lingkungan hidup, khususnya terkait sektor kehutanan. Dengan begitu, kata Prabowo, harapannya lingkungan hidup dapat lebih terjaga dari pencemaran dan demi nasib generasi berikutnya.

Baca Juga

"Saya akan pisahkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Harusnya KLH mengawasi Kemenhut. Ini kok disatukan?" ujar Prabowo Subianto saat sesi debat capres putaran kedua di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Ahad (17/2).

Lebih lanjut, dia menyesalkan saat ini cukup banyak lingkungan di Tanah Air yang tercemar. Hal itu, menurut dia, disebabkan oleh ulah perusahaan-perusahaan besar yang tidak taat hukum, terutama terkait tata pengelolaan limbah. Sebagai contoh, lahan-lahan bekas tambang atau perkebunan milik pengusaha besar kerap terbengkalai, sehingga merusak lingkungan.

Prabowo menambahkan, negara seharusnya bertindak tegas atas kelakuan pengusaha-pengusaha besar. Selama ini, menurut mantan Danjes Kopasus itu, cukup banyak perusahaan yang justru bersekongkol dengan pejabat-pejabat negara, baik di pusat maupun daerah-daerah. Tujuannya agar mereka terbebas dari jerat hukum.

Calon pejawat Joko Widodo mengklaim, pemerintahann yang dijalankannya selama ini sudah bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar, khususnya terkait kerusakan lingkungan. Misalnya, sebut Jokowi, pihaknya menindak perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Jokowi juga mengaku, pihaknya terus aktif merawat kembali sungai-sungai yang telah tercemari limbah perusahaan.

"Saya katakan kami tegas kepada pelanggar hukum dan perusak lingkungan. Kita telah mulai membersihkan kembali sungai yang kena polusi. Sungai Citarum salah satunya. Citarum yang dulu tercemar sekarang harum," ujar Jokowi di lokasi debat, Ahad (17/2).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement