REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut surat kabar Indo Pos telah melanggar peran sebagai penjernih informasi, terutama di tengah maraknya berita bohong, hoaks, atau fitnah. TKN mengatakan, berita yang dipublikasikan Indo Pos berpotensi memunculkan kegaduhan karena hanya berdasarkan celotehan tanpa sumber yang bisa dipercaya.
"Hal itu sangat kami sayangkan dan sesalkan mengapa Indo Pos memuat berita yang kami anggap menyesatkan, serta hanya berdasarkan rumor atau kabar tanpa dasar dari media sosial," kata Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Jakarta, Jumat (15/2).
TKN kemudian melaporkan Indo Pos ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran pelanggaran UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Pelaporan diwakilkan oleh Direktur Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan pada Jumat (15/2).
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya melaporkan ke Dewan Pers merupakan langkah hukum agar media arus utama yang menjadi gerbang penjaga terakhir informasi ke masyarakat mampu menjaga integritasnya. Dia mengatakan, media diharapkan juga tidak meniru cara-cara tidak bertanggung jawab yang kerap terjadi di media sosial.
Indo Pos dilaporkan setelah memuat infografis yang menyebut adanya dugaan posisi wakil presiden Kiai Maruf Amin akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika terpilih nanti.
"Kami sangat menghormati media sebagai pilar keempat demokrasi, upaya hukum inipun sekaligus untuk menjaga marwah dari pers itu sendiri," katanya.
Pemimpin Redaksi Indo Pos Juni Armanto mengatakan, Juni mengaku tidak memperkirakan jika ternyata berita tersebut akan menjadi permasalahan besar khususnya di TKN. Dia mengatakan, Indo Pos sebenarnya mencoba mengklarifikasi kabar tersebut.
"Grafis itu, wartawannya sudah tahu nih ada polemik, viral di medsos terus kita angkat di berita cetak melalui konfirmasi ke pihak TKN dengan PDIP dengan pengamat," katanya.
Juni mengatakan, Indo Pos siap menghadapi laporan yang dilakukan TKN ke dewan pers. Dia melanjutkan, Indo Pos siap menghadap dan memaparkan semua ke dewan pers agar tercipta solusi terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika