Rabu 13 Feb 2019 16:35 WIB

Pemprov Jabar Gandeng Bulog Kendalikan Pangan di Jabar

Bulog berharap menyerap sebanyak mungkin produk pertanian di Jabar termasuk padi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih
Stok beras di gudang Bulog
Stok beras di gudang Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Urusan Logistik (Bulog) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menguatkan jejaring hingga setiap desa. Menurut Direktur Bulog Budi Waseso, kerja sama tersebut dijalin dalam rangka pengendalian pangan hingga ke depan tak lagi dikuasai oleh kartel.

Menurut Budi, terciptanya ketahanan dan swasembada pangan adalah harapan dari negeri ini. Karena, kalau pangan terdistribusi secara menyeluruh maka ketahanan pangan  akan tercapai.

"Kalau sudah begitu tentunya akan menyangkut kesejahteraan masyarakat kita," ujar Budi Waseso di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (13/2).

Budi mengatakan, Bulog saat ini tidak mempunyai jejaring hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, harus membangun sinergitas dengan berbagai elemen. Tak terkecuali dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nantinya, melalui RT/RW, kepala desa, kecamatan, hingga provinsi bisa memiliki jejaring untuk pendistribusian bahan pangan.

Pemprov Jabar Uji Coba Absen ASN dengan Berswafoto

"Itu kan untuk kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Jadi tidak lagi nanti ke depan itu pangan ini dikuasain oleh 'kartel' dan mengendalikan pangan," kata Budi.

Kerja sama juga, kata Budi, telah dilakukan termasuk dalam program menyerap hasil panen pangan di Jawa Barat. Budi berharap, bisa menyerap sebanyak mungkin produk pertanian di Jabar termasuk padi. Agar, nantinya untuk cadangan stok pangan negara.

"Jadi ada beras medium, premium kita serap semua," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ia telah menyampaikan kepada Dirut Bulog Budi Waseso bahwa saat ini ada hampir 50 juta penduduk Jabar yang mencari makan setiap hari. Sehingga, pihaknya harus memastikan kestabilan pangan dengan kerja sama yang baik.

"Jaringan dari Bulog kan terbatas, sementara kami bisa sampai ke lurah, kepala desa, RT, RW," katanya.

Jadi, kata dia, kalau ada instruksi yang menjaga stabilitas pangan dengan mudah bisa melakukan koordinasi. Emil mengatakan, pada pelaksanaannya nanti bentuknya tidak selalu melakukan operasi pasar. Karena yang penting, mata rantai pangan di Jawa Barat bisa lancar tanpa ada hambatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement