REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Nursyamsyi
Dampak naiknya harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar oleh maskapai kian dirasakan di berbagai daerah. Pihak-pihak yang mengklaim terdampak juga makin banyak.
Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB Dewantoro Umbu Joka mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar menghambat pemulihan pariwisata Lombok.
"Sejak gempa sudah banyak cancel. Pascagempa low season, harga tiket pesawat naik, ditambah bagasi berbayar, ini tidak lazim," ujar Umbu di kantor Dinas Pariwisata NTB, Senin (11/2).
Umbu menambahkan, kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar yang terjadi saat low season semakin membuat sektor pariwisata Lombok menderita. Akibatnya, banyak anggota Asita NTB yang tidak lagi menerima pesanan dari para tamu untuk berlibur di Lombok.
Menurut dia, seharusnya maskapai bisa melakukan kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar secara bertahap agar masyarakat tidak kaget dan membuat mengurungkan niatnya berlibur. "Momennya tidak tepat, ini tiba-tiba semacam serangan mendadak, seharusnya naik dikit-dikit, bagasi juga pelan-pelan ada tahapan, jadi orang tidak kaget, kalau kaget pasti 'jantungan' dan tidak bisa jalan," kata Umbu.
Ia menilai, karakteristik wisatawan nusantara (wisnus) sangat gemar berbelanja saat berkunjung, berbeda dengan karakteristik wisatawan mancanegara (wisman). Kebijakan penerapan bagasi berbayar yang dilakukan Lion Air Group, kata Umbu, membuat minat berbelanja wisnus menjadi berkurang.
Menurut Umbu, kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar menjadi isu nasional yang mengancam keberlangsungan sektor pariwisata. "Ini kita tidak mengada-ada, anggota Asita se-Indonesia saja ada 7.000 orang, anggota Asita NTB ada 160-an orang, belum termasuk pegawai, berapa banyak orang yang terdampak dari kebijakan tersebut," kata Umbu menambahkan.
Sebab itu, ia mengungkapkan, seluruh perwakilan DPD Asita se-Indonesia akan menggelar aksi damai menyuarakan tuntutan agar adanya penurunan harga tiket pesawat dan pembatalan penerapan bagasi berbayar di depan Istana Presiden di Jakarta pada 28 Februari mendatang.
Pihak maskapai sebelumnya sudah menjanjikan penurunan tarif pesawat sebesar 20 hingga 60 persen dari harga yang melonjak sejak libur Natal dan tahun baru. Kendati demikian, berdasarkan penelusuran di situs perantara pembelian tiket Traveloka, untuk penerbangan dari Jakarta ke Lombok pada Selasa (12/2), misalnya, tiket pesawat maskapai low cost carier berada pada rentang harga Rp 1 juta hingga Rp 1,7 juta.
Angka ini masih jauh lebih mahal dari harga sebelum akhir tahun lalu yang berkisar pada angka Rp 600 ribu. Selain itu, jika menggunakan Lion Air, penumpang masih harus menambah biaya tarif bagasi dengan rentang sekitar Rp 100 ribu (5 kilogram) hingga sekitar Rp 1 juta (30 kilogram).
Di Provinsi Bangka-Belitung, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Elfiyena, menyatakan, pelaku UMKM di Pulau Belitung mulai merumahkan karyawannya karena kunjungan wisatawan berkurang akibat tingginya harga tiket pesawat di daerah itu.
“Harga tiket pesawat tinggi dan pemberlakuan biaya bagasi angkutan udara ini sangat memengaruhi usaha kecil menengah di Pulau Belitung yang merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia,” kata Elfiyena di Pangkal Pinang, Senin.
Tiket low cost carrier dari Pangkal Pinang menuju Jakarta sebelum akhir 2018 berkisar pada angka Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu. Saat ini, menilik harga di Traveloka untuk Selasa (12/2), rentang harga berada pada angka Rp 1,2 juta hingga Rp 1,9 juta. Jumlah itu juga masih harus ditambah tarif bagasi.
Menurut Elfiyena, hasil koordinasi dan laporan dengan Pemkab Belitung dan Belitung Timur saat ini sudah ada lima UMKM yang merumahkan karyawannya. Selain harga tiket pesawat yang tinggi, biaya pengiriman produk UMKM melalui angkutan udara kini tidak sebanding dengan biaya produksi.
“UMKM sektor makanan yang sangat merasakan dampak kenaikan harga tiket pesawat ini karena adanya masa waktu kedaluwarsa makanan yang diproduksinya,” katanya.
Ke depannya, pemprov akan mendata berapa banyak karyawan yang dirumahkan pelaku UMKM ini untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Harapannya, kondisi tak semakin parah dan memengaruhi perekonomian masyarakat di Pulau Belitung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika