Senin 11 Feb 2019 06:35 WIB

Groundbreaking Fase II MRT Dikhawatirkan Molor

Lokasi yang berdekatan dengan istana negara membuat pemerintah pusat belum sepakat.

Rep: Farah Noersativa/ Red: Friska Yolanda
Pekerja melintas di dekat pintu penumpang di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pekerja melintas di dekat pintu penumpang di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peletakan batu pertama atau groundbreaking fase II kereta moda raya terpadu (MRT) masih belum terlaksana. Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan pelaksanaannya akan molor sampai dengan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Saya kira itu mungkin nanti akan dilakukan pada saat setelah Pilpres. Karena saat ini semuanya sedang fokus ke Pilpres,” kata Djoko kepada Republika.co.id, Ahad (10/2). 

Groundbreaking fase II sampai dengan awal Februari belum juga dilaksanakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga membenarkan bahwa Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih bersurat dengan Kementerian Kesekretariatan Negara (Kemensetneg) perihal izin melaksanakan groundbreaking fase II. 

Djoko menuturkan, adanya rute bawah tanah yang berdekatan dengan istana negara memang dirasa menjadi pertimbangan negara untuk menyetujui pelaksanaan groundbreaking. Sebab, pembangunan dan adanya kereta MRT itu nantinya juga dikhawatirkan mengganggu keamanan negara.

“Kala itu melewati istana, ada beberapa hal yang mungkin ada kaitannya dengan aset negara. Artinya jangan sampai segala yang berkaitan dengan aktivitas negara, apalagi itu pusat kepala negara, kemudian itu rentan disadap,” kata Djoko.

Menurutnya, ada kekhawatiran dari negara atas pembangunan fase II kereta MRT, mengingat jalur yang akan dibangun nantinya akan melintasi bawah tanah halaman istana negara. Hal itulah yang menjadi pertimbangan dari negara untuk mengiyakan pembangunan fase II MRT. 

Meskipun demikian, Djoko mengatakan, negara harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencarikan solusinya. Sebab, pembangunan MRT fase II tidak bisa digagalkan dan pembangunannya tak bisa dilakukan penggeseran rute.

Oleh sebab itu, menurutnya, pihak MRT tak akan mengganti rute lainnya. Penggantian rute, kata dia, akan lebih membuat rumit lagi mengenai perubahan rute dan juga detail teknis seperti pemindahan mesin bor.

“Mencari rute yang lainnya, agak susah itu. Karena kan kalau kita melakukan MRT itu sekarang posisi mesin bornya itu kan sudah di dalam (bawah tanah). Kalau mau ke daerah yang lainnya ya harus dikeluarkan dulu kan. Repotnya bukan main,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia pun memperkirakan penyelesaian ini akan selesai setelah Pilpres berlangsung. Akibatnya, penyelesaian pembangunan fase II juga bisa dipastikan akan mengalami keterlambatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement