REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mendukung tidak dilakukannya pemotongan gaji anggota dewan. Dia mengatakan, partai politik yang memangkas gaji anggota dewan untuk operasional maka patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.
"Idealnya memang gaji mereka tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," kata Dadang Trisasongko di Jakarta, Jumat (08/02).
Pegiat antikorupsi ini menilai, pemotongan gaji anggota dewan baik bernilai besar ataupun kecil akan memberikan perngaruh. Dia mengatakan, anggota dewan hingga tingkat daerah rentan melakukan korupsi bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi. "Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata Dadang lagi.
Peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi. Yang penting, kata dia, bagaimana komitmen dan konsistensi itu terus berjalan.
"Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, tak hanya soal tidak menggunakan mahar anggota DPR tetapi beranikah Partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," katanya.
Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon. Tetapi langsung membuktikan bagaimana parpol mengelola keuangannya dengan transparan.
Sekretaris Jendral Nasdem Jhonny G plate mengatakan, partainya ingin membuktikan gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja dengan tak adanya pemotongan gaji. Dia berharap, ini bisa menguranggi potensi korupsi.
"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan aturan tegas yang diterapkan terhadap para kader yang terlibat korupsi, menjadi salah satu upaya positif untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Terlebih saat ini masyarakat cenderung akan meninggalkan parpol tidak tegas terhadap pemberantasan korupsi.
Menurutnya tren isu korupsi ke depan akan semakin kuat. Oleh karena itu, jika partai tidak ingin ditinggalkan oleh para pemilih, harus memiliki komitmen dan aturan tegas terhadap pemberantasan korupsi. Upaya apapun yang dilakukan parpol untuk menghilangkan potensi korupsi adalah hal yang harus diapresiasi. "Kalau mereka tidak mau dihukum oleh publik, dan mau dihargai, maka parpol harus betul-betul memperlihatkan sebagai partai yang bersih dari tindak korupsi," kata Ray Rangkuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
