REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bawaslu Kabupaten Purwakarta, terpaksa menghentikan kampanye salah seorang calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya, dalam kampanye itu caleg tersebut tidak menyampaikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian setempat.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, mengatakan, caleg dari PSI itu dihentikan kampanyenya saat berada si Desa Pasanggrahan, Kecamatan Bojong. Hasil penelusuran pengawas desa setempat, awalnya yang bersangkutan akan melakukan kampanye di tujuh desa di Kecamatan Bojong. Namun, di desa ketiga dihentikan, tepatnya Desa Pasanggrahan.
"STTP tidak kunjung diberikan oleh caleg tersebut. Penghentian dilakukan Panwascam Bojong setelah berkoordinasi dengan kepolisian setempat," ujar Oyang, kepada Republika, Rabu (6/2).
Oyang menyebutkan, kasus ini hendaknya jadi pembelajaran untuk siapa pun yang akan melaksanakan kampanye. Supaya, lebih tertib dalam hal administrasi.
Apalagi, merujuk pada PKPU 23/2018 tentang Kampanye. Pada pasal 28 dan 29 pelaksana kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian yang memuat tentang hari, tempat pelaksanaan maupun jumlah peserta kampanye.
Jika hal itu tidak ditempuh, maka Bawaslu dengan pihak kepolisian, berwenang menghentikan kegiatan kampanye tersebut. Karena itu, kampanye salah satu caleg dari partai besutan Grace Natalie ini, terpaksa diberhentikan. Sebab, terindikasi telah melanggar aturan.
Secara terpisah, Ketua DPD PSI Kabupaten Purwakarta, Agus Sanusi mengatakan, pihaknya mengapresiasi secara positif kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Serta, pihaknya juga mengucapkan terima kasih telah diingatkan.
"Awalnya, kaget juga, sebab sepanjang perjalanan kampanye baru kali ini ada teguran terkait kampanye temu muka ini," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya berharap aturan tersebut ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Jikamemang aturannya begitu, harus ditegakkan dimana pun dan terhadap caleg dari partai manapun.
Selain itu, aturan tersebut seharusnya disosialisasikan oleh Bawaslu jauh-jauh hari. Supaya, tidak ada caleg ataupun partai yang melanggar aturan kampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
