REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera menggunakan sistem layanan berbasis digital. Dengan sistem layanan berbasis digital tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan.
"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN. Saya minta agar kementerian ATR BPN mulai transformasikan seluruh bisnis proses secara digital," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).
Jokowi mengatakan, layanan pertanahan juga perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses. Tak hanya itu, sistem berbasis digital ini juga akan membantu mengurangi antrean masyarakat di kantor-kantor pertanahan.
"Pelayanan saya harapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yaitu ease of doing business menjadi peringkat lebih baik. Karena urusan sertifikat juga jadi penilaian ease of doing business," tambahnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) di Kementerian ATR/BPN ditingkatkan kembali, mulai dari tahapan rekruitmen, upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasis kinerja, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika