REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan dana desa hingga akhir 2018 dengan total sebanyak Rp187 triliun. Jokowi menegaskan semuanya nyata dan berujud pembangunan infrastruktur di pedesaan.
"Dana desa yang digelontorkan ke pedesaan semua menjadi barang berupa infrastruktur, coba ditanyakan desa hingga akhir 2018 sudah sebanyak Rp187 triliun, dan tahun ini, totalnya menjadi Rp257 triliun," kata Jokowi, di sela acara Deklarasi relawan Sedulur Kayu dan Mebel Jokowi, di Gedung De Tjolomadoe Karanganyar, Ahad (3/2).
Bahkan, kata Jokowi, dengan program dana desa tingkat kepuasan masyarakat desa sekitar 85 persen lebih. Masyarakat desa merasa puas dari sebanyak 74 ribu desa di Tanah Air. Selain itu, jumlah dana desa dari tahun ke tahun juga meningkat. Hal ini, mulai 2015 sebanyak Rp20 triliun, kemudian 2016 sebanyak Rp47 triliun, pada 2017 sebanyak Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, dan tahun ini, Rp70 triliun, sehinggal totalnya Rp257 triliun.
Kendati demikian, Jokowi berpesan kepada perangkat desa dan masyarakat agar penggunaan dana itu, untuk dimanfaatkan kepentingan masing-masing desanya. Pembangunann infrastruktur itu, mulai dari jalan desa, jembatan, embung yang sangat dibutuhkan, air bersih, dan pasar di pedesaan.
"Program dana desa ini, sudah melakukan pembangunan sebanyak 6.900 unit pasar desa dari daerah ini. Jalan dibangun hampir 91 ribu kilometer di desa-desa, 24 ribu Posyando, 50 ribu PAUD, dan irigasi pertanian," kata Jokowi.
Menurut Jokowi pembangunan infrastruktur jangan berfikir hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, tetapi juga di luar pulau yang sangat membutuhkan. "ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Proyek yang lebih besar lagi, kata Jokowi, jalan tol Trans Jawa atau Jakarta-Surabaya, dan segera dilanjutkan hingga ke Banyuwangi, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan waduk. Menurut Jokowi, dengan adanya jalan tol sangat mambantu pengembangan ekonomi karena hal itu, dapat mempercepat mobilitas barang dan orang. Namun, masyarakat jika tidak mau menggunakan jalan tol bisa menggunakan jalan utama yang lama.
"Jalan tol di Papua, yang dahulu harga BBM mencapai Rp60 ribu per liter di Wamena, tetapi kini sudah sama dengan harga di Jawa. Dengan adanya jalan tol di Papua, maka pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang," katanya.
Namun, kata Jokowi untuk menyamakan harga BBM di Papua dengan di Jawa harus membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun baru terlaksanama. Hal ini, yang namanya keadialan sosial bagi seluruh rakyat.
Menurut Jokowi Indonesia merupakan negara besar yang pengelolaannya tidak mudah, misalnya butuh logistik di daerah, air bersih yang segera dipenuhi, dan listrik, maka bangsa ini, butuh pemimpin yang berpengalaman.
"Saya berawal sebagai wali kota dua periode dengan mengelola sebanyak 600 penduduk, kemudian meningkat menjadi gubernur mengelola 10 juta penduduk, sekarang Presiden sebanyak 260 juta penduduk. Jika belum pengalaman, dan kami bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk, hal ini, harus berhati-hati," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi selalu mengajak membawa bangsa ini, optimistis maju ke depan. Pondasi negara harus kuat, dan mau bekerja keras menuju Indonesia emas pada 2040-2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika