Ahad 03 Feb 2019 06:42 WIB

Dana Desa Terserap 99 Persen, Gaji Pendamping akan Dinaikkan

Dana desa pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan arahan kepada para pendamping desa saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
Foto: Antara/Zabur Karuru
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan arahan kepada para pendamping desa saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dalam lima tahun ini persentase penyerapan dana desa terus membaik.

Dia menyebutkan dana desa 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72 persen, 2016 dengan dana desa Rp 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapan 98,54 persen. Pada 2018 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapannya 99 persen.

"Pada 2019 dana desa sebesar Rp 70 triliun, diharapkan tiap desa akan mendapat dana untuk pembangunan desa sebesar Rp 700 juta sampai Rp 4 miliar. Dan kita berharap penyerapannya bisa di atas 99 persen," katanya dalam siaran pers, saat dia melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 bersama Presiden Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2).

Eko mengungkapkan keberhasilan dana desa tidak terlepas dari peran penting para pendamping desa. Atas dasar tersebut, dirinya akan menaikkan gaji Pendamping Lokal Desa (PLD).

"PLD kan gajinya masih rendah, Insya Allah bulan ini dinaikkan. Kalian telah membuktikan bahwa dana desa berhasil, itu kerja keras kalian semua dan itu nyata bukan hoaks," ujarnya.

Ia menjelaskan, bukti keberhasilan dana desa bisa dilihat dalam empat tahun ini, di antaranya terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan per kapita hampir 50 persen, membuka lapangan kerja melalui program Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata.

Angka pengangguran di desa turun dari pada di kota, 3,72 persen angka pengangguran di desa, sedangkan di kota 6,34 persen. Gini ratio di desa 0,384 menjadi 0,319.

"Pendamping desa berguna tidak..? Perlu dilanjutkan tidak...? Kalian orang di atas rata-rata yang ingin berjuang untuk negara ini. Kalian adalah pahlawan pejuang desa," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa di Jawa Timur ini tidak ada satupun desa dan lorong pertumbuhan yang tidak tersentuh. Semenjak adanya dana desa, pertumbuhan desa makin maju.

Selama 2015 hingga 2018 anggaran dana desa di Jawa Timur Rp 19 triliun dengan penyerapan realisasi pada 2018 sebesar 99,62 persen. Selama 4 tahun dana desa masih untuk infrastruktur 84,5 persen. Ke depannya untuk ekonomi produktif, terutama bagi kaum perempuan, harapnya.

Terkait pelaksanaan dana desa di Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.

Pembangunan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang 2014 hingga 2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44 persen dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur padal 2018 mencapai 3,99 persen, turun 0,48 persen dibandingkan 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013 hingga 2018.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement