REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penerapan edukasi kebencanaan di setiap institusi pendidikan mulai 2019. Edukasi kebencanaan bertujuan agar masyarakat mewaspadai kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas patahan.
"Saya ingin ini dilakukan edukasi kebencanaan, tahun ini harus dimulai, baik di masyarakat, baik di sekolah-sekolah, terutama di daerah rawan bencana, sampai ke tingkat masyarakat," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019 di Jawa Timur Expo, Surabaya, Sabtu (2/2).
Edukasi itu dapat berupa papan-papan peringatan, rute evakuasi dan edukasi lainnya. "Rute-rute evakuasi itu harus ada, jangan nanti kalau ada bencana lari ke timur, barat, utara. Harus jelas rute evakuasi menuju ke mana, segera itu dikerjakan," ungkap Jokowi.
Presiden menjelaskan sebenarnya di beberapa daerah pendidikan bencana sudah dimulai. Namun, ia mengatakan edukasi ini harus dilakukan oleh semua daerah.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kanan) meninjau peralatan milik BNPB usai membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
"Bulan ini dimulai kok, beberapa daerah sudah dimulai, harus dimulai sehingga kita semua sadar bahwa negara ini memang dianugerahi oleh Allah sebuah kesuburan tanah yang baik, tapi juga ada lempengan-lempengan, ada cincin api, ada patahan yang semuanya harus kita waspadai," ungkap Presiden.
Untuk edukasi di sekolah-sekolah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk edukasi bagi masyarakat luas sudah mulai dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"BNPB dengan Kemendikbud sudah berjalan di sekolah, sedangkan kalau untuk masyarakat, saya kira sudah siap programnya untuk masyarakat sudah masuk melalui pemuka agama di daerah," tambah Presiden.
Selain edukasi, Jokowi juga menekankan pentingnya konsolidasi dan koordinasi pada saat bencana. "Yang saya lihat misalnya hari pertama saya datang ke Lombok, hari ketiga ke Palu, misalnya kita lihat memang mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di daerah yang paling penting. Namanya Kodam, Polda, kemudian yang BPBD di daerah yang digerakkan lebih dulu sebelum dari luar masuk," ungkap Presiden.
BNPB juga diminta untuk melakukan penanaman mangrove atau pohon bakau untuk mengurangi tsunami sebelum masuk ke sebuah wilayah.
Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka, 88.613 orang mengungsi dan terdampak. Sebanyak 4.013 unit rumah rusak meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.
Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang.
Dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Januari, jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Perbandingan bencana antara tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana naik 57,1 persen, korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7 persen, korban luka-luka naik 186,5 persen, korban mengungsi dan terdampak turun turun 49,8 persen, dan jumlah rumah rusak turun 59,7 persen.
Rapat koordinasi itu dihadiri juga oleh Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan 4.000 peserta dari seluruh Indonesia maupun perwakilan negara sahabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika