REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menginginkan masyarakat untuk terlibat dalam penaataan kampung. Dengan demikian, penataan kampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Eksekusi pun mereka terlibat lagi. Saya minta masyarakat terlibat, juga bawa kesabaran juga karena sisi pemerintah bawa kesabaran mereka. karena mereka baru bawa hal baru,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/ 2).
Dia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah terbiasa datang kepada masyarakat untuk mengerjakan dua hal yaitu sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat. Sementara, dua hal lain yaitu partisipasi dan kolaborasi tak biasa dikerjakan bersama dengan masyarakat.
“Tapi, bahwa keduanya bekerja bersama duduk bersama, susun roadmap-nya ini sesuatu baru, yang tidak pernah dilakukan di perempat ini,” jelas Anies.
Pada rapat pertemuan internal, dia menyampaikan kepada jajarannya untuk melakukan belanja ide saat bertemu dengan masyarakat, bukan lagi sekadar sosialisasi. “Kalau belanja ide dari masyarakat itu solusi aplikatif,” kata dia.
Lalu dengan adanya pelibatan ide masyarakat ini nantinya akan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pada 2019 ini akan dilakukan revisi. Hal ini bisa menjadi bahan masukan dan baik masyarakat dan pemerintah tahu mengenai bagaiamana pengelolaan jalan dan rute.
“Kita punya kecenderungan mengatur peta di ruang tertutup. Kita tidak lihat ke lapangan, itu hal menarik. Baru dibicarakan, belum kita eksekusi lebih jauh. Belum dimasukan ke program yang dijalankan, yaitu berkeliling di wilayah yang ada potensi perubahan RTRW nya. Untuk dengan dari mereka apa yang jadi kebutuhan,” jelas dia.
Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta membuka diskusi publik bertajuk Kampung Kota Berdaya dan Lestari, pada Jumat di Balai Kota DKI Jakarta. Hadir beberapa komunitas dalam diskusi ini, yaitu Rujak Center for Urban Studies, Community Action Plan, akademisi, jajaran SKPD terkait di lingkungan pemprov, dan perwakilan warga dari sejumlah kelurahan.