Kamis 31 Jan 2019 07:53 WIB

Mendagri Teken MoU dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Penandatanganan kerjasama dan MoU sebagai wujud konkrit sinergi Kementerian/Lembaga

Red: EH Ismail
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diagendakan akan menandatangan kerja sama dan MoU dengan Perpustakaan Nasional RI. Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo dan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, di Kantor Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 15, Jakarta, pukul 09.00 WIB, Kamis (31/1).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, penandatanganan kerjasama dan MoU tersebut sebagai wujud konkrit sinergi Kementerian/Lembaga khususnya dalam hal pengembangan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Hal ini sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2019 - 2024 yang prioritas utamanya dalam hal peningkatan kualitas SDM, yaitu SDM yang handal, berkualitas, dan cerdas yang harus didukung dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal,” kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 43 juta warga Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah atau perkuliahan atau sedang menjalani pendidikan formal. Sisanya sekitar kurang lebih 200 juta penduduk berada di luar bangku sekolah, entah sudah tamat sekolah atau sudah lulus,  tetapi umumnya tidak gemar membaca, sementara ilmu pengetahuan terus berkembang dan dunia informasi cepat berubah.

"Sumber pengetahuan adalah perpustakaan sebagai sarana untuk membangun budaya literasi, peradaban, dan sekaligus jendela pengetahuan. Negara kuat adalah negara yang manusianya unggul dan punya pengetahuan yang cukup,” ujar Bahtiar.

Dalam hal ini, Kemendagri akan memberi suport sepenuhnya untuk perpustakaan di Indonesia, yang tentu teknisnya dikomandani oleh Perpustakaan Nasional RI. Dan diharapkan perpustakan akan lebih tumbuh berkembang di Indonesia.

"Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah mendorong pemerintah daerah dan DPRD memberikan dukungan untuk penguatan dan pelembagaan perpustakaan di daerah,” tutur Bahtiar.

MoU ini akan dilanjutkan dengan penandatangan kerja sama antara Kemendagri dan Perpustakaan Nasional yang ditandatangai oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Ibu Sri Sumekar, Kamis (31/1). Selain itu, dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Perpustakaan Nasional RI dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditandatangani Kepala Perpustakaan RI, Muhammad Syarif Bando dan Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement