REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua. PBB akan diundang untuk melihat kondisi di provinsi Indonesia tersebut.
"Pemerintah RI tetap komitmen untuk mengundang KT HAM, yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua," kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (30/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI Hasan Kleib untuk menanggapi berita beredar yang menyampaikan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua.
Baca juga, Moeldoko Yakin PBB Hormati Indonesia Terkait Papua.
Menurut Dubes Hasan Kleib, undangan untuk KT HAM PBB berkunjung ke Papua sudah disampaikan langsung kepada Komisioner Tinggi HAM, Zeid al Hussein, yang pada tahun lalu telah berkunjung ke Indonesia.
"Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa KT HAM 'masih menunggu undangan, atau meminta akses'. Hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan (KT HAM) tersebut," ujar Dubes Hasan.
Wakil Tetap RI itu pun menceritakan pengalaman sebelumnya mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah RI dan KT HAM PBB tentang kesediaan dan pemberian akses oleh pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM ke Papua.
"Saya pernah tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM (PBB) ketika KT HAM sebut Indonesia belum berikan akses karena yang terjadi bukan masalah akses, tetapi karena kantor KT HAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali 'fait accompli'," ungkap Dubes Hasan.
Selanjutnya, Dubes Hasan memastikan bahwa pada Oktober 2018, dia telah mengadakan pertemuan bilateral dengan KT HAM yang baru, Michelle Bachelet. Di sana juga membahas pengaturan dan jadwal kunjungan ke Papua. "Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini," ucapnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
