REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta Aully Grashinta tak merekomendasikan kendaraan roda dua atau motor masuk ke jalan tol meskipun nantinya akan ada satu lajur khusus bagi pemotor.

“Secara pribadi saya tidak setuju. Karena konsepnya adalah tol atau tax on location. Jelas hal ini kurang tepat,” jelas Aully kepada Republika, Rabu (30/1).

Dia menjelaskan, prinsip tax on location atau jalan berbayar ini merupakan jalan di mana pengendara masuk ke jalan tersebut harus membayar pajak. Karena, jalan tersebut memberikan fasilitas yaitu bebas hambatan seperti lampu lalu lintas atau zebra cross.

Dia tak menampik, jalan tol sendiri biasanya memang menyediakan ruas khusus atau lajur tertentu untuk kendaraan roda empat dan lajur lainnya untuk kendaraan yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi konflik antar kendaraan sehingga kecepatan kendaraan bisa meningkat dalam batasan kecepatan.

“Saat ini, untuk jalan tol dalam kota saja, terutama Jakarta sudah terjadi kemacetan, karena volume penggunaan yang tinggi. Sehingga penambahan moda transportasi roda dua akan semakin menurunkan fungsi jalan tol dari tujuan awalnya,” jelas dia.

Selain itu, adanya penambahan jalan juga akan mempengaruhi jumlah kendaraan, sesuai dengan prinsip ketersediaan meningkatkan permintaan. Sementara, jumlah kendaraan roda dua sendiri, kata dia, bahkan lebih banyak dari pada jumlah penduduk di Jakarta.

Artinya, ketika nantinya ruas tol akan bertambah untuk motor, maka masalah baru akan datang. Jumlah motor nantinya akan bertambah banyak.

“Jadi bisa kita bayangkan bahwa ruas baru di jalan tol akan menambah masalah baru dengan bertambahnya jumlah roda dua yang ada,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika