Senin 28 Jan 2019 22:24 WIB

Anies Punya Sebulan Siapkan Rencana Integrasi Transportasi

DKI diminta untuk mengajukan rencana integrasi transportasi kepada Pemerintah Pusat.

Rep: Farah Noersativa/ Red: Ratna Puspita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Foto: Republika/Mimi Kartika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku mendapatkan tugas untuk menyelesaikan detail perencanaan integrasi transportasi dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Setelah itu, Pemprov DKI diminta untuk mengajukan itu kepada Pemerintah Pusat.

“Kemudian kita dapat tugas, saya dapat tugas untuk dalam waktu satu bulan menuntaskan semua ini, untuk diajukan ke pemerintahan pusat,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).

Perencanaan itu, kata dia, meliputi beberapa hal. Salah satunya adalah detail perhitungan dan detail rencananya sehingga Pemerintah pusat akan melanjutkan pembicaraan terkait dengan pendanaannya.

Menurutnya, hal ini tak akan jauh berbeda dengan perencanaan pembangunan kereta Moda Raya Terpadu (MRT). MRT, kata dia, didanai oleh pemerintah pusat sebagian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. 

“Hal yang sama untuk ini karena dari perhitungan tadi kita akan membutuhkan sekitar total lebih kurang Rp 605 triliun untuk bisa membangun semuanya,” jelas dia.

Angka itu muncul dikarenakan adanya kesepakatan pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dikerjakan secara bersama. Bila dikerjakan bersama, maka waktu yang akan digunakan untuk masa pembangunan relatif lebih singkat, yaitu 10 tahun.

Prakiraannya, bila total dana yang dibutuhkan adalah Rp 605 triliun, maka per tahun harus menggunakan dana sekitar Rp 60 triliun per tahun. “Nanti ya kira kira per tahun Rp 60 triliun selama 10 tahun. Rp 60 triliun maka kita harus mencarikan pendanaannya, nah ini bisa dibagi antara pemprov dan pemerintah pusat,” jelas dia. 

Lalu, setelah perencanaan telah selesai, pengajuan terhadap pemerintah pusat itu akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tadi yang disampaikan, Jakarta dulu mulai, setelah Jakarta baru meluas ke tempat-tempat yang lain,” kata Anies. 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement