REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi deklarasi anti-hoaks yang dibacakan oleh Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Ahad (27/1). Deklarasi anti-hoaks, fitnah dan ghibah dibacakan saat perayaan Hari Lahir Muslimat NU ke-73 dan dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa.
"Ini bagus sekali kalau semua elemen semua ormas seluruh kelompok-kelompok yang ada di daerah di Tanah Air semuanya menyampaikan menyatakan anti hoaks," ujar Jokowi.
Menurut dia, deklarasi anti-hoaks dan fitnah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap hoaks yang banyak beredar di masyarakat.
"Saya kira ini sebuah perlawanan banyaknya hoaks yang ada di media sosial. Saya kira ini sebuah gerakan masyarakat, sebuah movement yang sangat bagus untuk negara kita," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sanksi yang diberikan terhadap pelaku fitnah dan ghibah merupakan sanksi yang bersifat spiritual. Sedangkan sanksi untuk pelaku penyebar hoaks dapat diberikan melalui UU ITE.
Karena itu, ia berharap deklarasi anti hoaks, fitnah, dan ghibah ini dapat membangun pola pikir masyarakat lebih positif. Hal ini, tambah Khofifah, juga dapat menjadi bagian untuk memperkokoh dan memajukan bangsa.
"Kami berharap kita semuanya membangun diri secara produktif, pola pikir kita juga pola pikir konstruktif dan pola pikir positif," ucapnya.
Deklarasi tersebut berisi empat poin. Pertama menekankan pentingnya penolakan pada hoaks, fitnah, dan ghibah yang dapat memicu perpecahan dan perselisihan bangsa.
Kedua, menegaskan anggota Muslimat tidak akan membuat dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah. Ketiga, pentingnya membudayakan menyaring berita sebelum menyebar informasi yang diterima. Dan poin terakhir mengingatkan tentang perlunya berpikir positif untuk menguatkan ukhuwah dan persatuan bangsa.