Sabtu 26 Jan 2019 17:24 WIB

SBY Tekankan Politik Beradab Kepada Paslon

BPN selalu menggunakan data untuk menangkal serangan politik.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Hafil
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa warga saat mengunjungi kota Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/12/2018)
Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa warga saat mengunjungi kota Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/12/2018)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Demokrat (PD) Imelda Sari mengatakan, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu menekankan politik beradab. Menurut Imelda, SBY selalu mengajarkan kader PD serta pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menerapkan politik beradab.

"Diajarkan kepada kami seperti beliau juga yang disampaikan kepada paslon, kepada Pak Prabowo dan Sandiaga Uno untuk kemudian menjalankan politik beradab," ujar Imelda usai acara Perspektif Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (26/1).

Ia menjelaskan, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi selalu menggunakan data untuk menangkal serangan politik paslon lainnya. Sehingga ia yakin, pihaknya tidak menggunakan dan mengembangkan kampanye hitam dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Imelda memaparkan, kampanye hitam seperti menyebarkan hoaks atau berita bohong agar tidak dilakukan kedua tim paslon. Hal itu demi menciptakan kampanye pemilihan umum (pemilu) baik pilpres maupun pemilihan legislatif (pileg) yang aman dan damai.

"Sepanjang masing-masing tim kemudian tidak banyak, terlalu banyak melakukan serangan-serangan di black campaign," kata dia.

Imelda mengatakan, pihak yang ingin mengkritik pihak lainnya harus didasari data dan fakta. Selain itu, mereka harus mengkritik kebijakan maupun program masing-masing paslon bukan serangan politik secara pribadi.

Sehingga, lanjut Imelda, ketika kritik dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pejawat, maka timnya harus menerima itu. Ia menganggap, selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi, harus siap menerima evaluasi dari berbagai pihak.

"Mereka bukan tidak punya beban masa lalu, yang sudah harus dievaluasi juga harus siap, soal harga-harga, menciptakan lapangan pekerjaan, yang menurut tim kami itu adalah beban yang ada masa sekarang, harus ada solusinya di masa Prabowo-Sandi," jelas Imelda.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement