REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap pembangunan infrastruktur khususnya proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang dinilai tidak efisien. Menurut Sandiaga, yang disampaikan JK sudah pernah dibahas oleh Bank Dunia.
"Bahwa ini tidak dilakukan secara matang dan eksekusinya belum optimal," kata Sandiaga di Jakarta, Kamis (24/1).
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan heran bahwa pernyataan kritik itu justru keluar dari pemerintah sendiri. Menurutnya, jika aksi saling kritik terjadi di dalam pemerintah bagaimana dengan masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.
"Masyarakat menginginkan infrastruktur itu bisa membuka peluang lapangan kerja untuk mereka dan juga meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya untuk mereka. Infrastruktur itu harus mampu untuk menjawab hajat hidup orang banyak misalnya seperti itu," katanya.
Sandiaga berjanji, di bawah pemerintahannya nanti jika terpilih, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan lebih fokus pada infrastruktur yang lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya yaitu infrastruktur di bidang irigasi.
"Seperti kayak kemarin di Madura, infrastruktur bagaimana menurunkan logistik daripada produksi garam di Pulau Madura itu belum terbangun. Nah hal-hal seperti ini yang akan kami lakukan dengan perencanaan yang sangat matang melibatkan dunia usaha, dan menurunkan beban kepada anggaran negara dan kita tidak akan semuanya berpangku pada BUMN. Tapi kita akan merangkul dunia usaha," jelasnya.
Sebelumnya JK mengungkapkan bahwa biaya pembangunan LRT yang dibangun di atas jalan tol atau layang (elevated) jauh lebih mahal dibandingkan di bawah. "Saya minta maaf beberapa minggu lalu saya menyampaikan kenapa kita membikin LRT di atas jalan tol, kenapa semahal itu. Harus memahami, bahwa kenapa tetap harus membikin LRT di atas jalan tol, terus kenapa kita membikinnya elevated?" ujar JK di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (22/1).
Selain itu, dalam kesempatan itu ia menekankan agar pembangunan infrastruktur harus efisien dan disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. Itu menurut JK, agar pembangunan infrastruktur tepat dengan kebutuhan daerah tersebut.
Sebab, menurutnya, ada pembangunan infrastruktur yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. "Infrastruktur juga harus sesuaikan budaya masing-masing, ring daerah, kadang-kadang bupati suatu kebanggaannya minta jalan tol. Padahal jalan tol itu yang bayar pemakai, rakyat tetap bayar," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika