REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pergantian pejabat di lingkungan Polri tidak ada kaitannya dengan faksi atau friksi di internal Polri. Ia meminta pihak eksternal Polri untuk ikut menjaga soliditas Polri.
"Pergantian pejabat tidak ada kaitannya dengan faksi-faksi, friksi-friksi, internal Polri, tidak. Polri tetap solid," ujar Tito pada kegiatan upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/1).
Menurut Tito, di dalam organisasi sangat bisa terjadi perbedaan. Bahkan, kata dia, di dalam satu keluarga pun bisa terjadi perbedaan.
Akan tetapi, ia menegaskan, perbedaan itu tidak sampai menimbulkan dampak destruktif. Ia menyebutkan, perbedaan adalah bagian dari demokrasi.
"Dalam struktur seperti paramiliter meskipun ada sipil yang berseragam semua perbedaan hal biasa. Justru untuk memperkuat kebijakan melalui mekanisme check and balances," terangnya.
Ia pun meminta pihak eksternal untuk mendukung soliditas Polri dengan tidak membuat analisa sendiri. Analisa yang kemudian menganggap di internal Polri ada faksi dan friksi.
Menurutnya, jelang tahun politik, selain dibutuhkan organisasi Polri yang solid secara internal, pihak eksternal juga perlu membentuk soliditas tersebut. "Kami harap kita sebagai organisasi apapun perbedaannya, kita memperkaya dalam rangka dalam mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara," jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, pemutasian posisi Kabareskrim dari Komjen Pol Arief Sulistyanto menjadi Irjen Pol Idham Azis dapat menyudahi perang dingin di elite Polri. Menurutnya, hal tersebut dapat membuat Polri semakin solid menghadapi tahun politik.
"Dengan mutasi ini diharapkan perang dingin di elite Polri bisa disudahi dan Polri makin solid menghadapi tahun politik dan Pilpres 2019," ujar Neta melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/1).
Menurut Neta, pergantian pejabat Kabareskrim yang seperti ini, yakni pejabat lamanya hanya menjabat dalam waktu yang sangat singkat, merupakan yang pertama kali dalam sejarah Polri. Arief menjabat sebagai Kabareskrim hanya dalam kurun waktu lima bulan saja.
"Tapi pergantian itu bisa dipahami agar terjadi soliditas organisasi," jelas Neta.