REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan kembali melakukan rekrutmen 100 ribu formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Juni 2019. Angka itu menambah kuota rekrutmen yang masih akan dirampungkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada Maret 2019.
Rinciannya, rekrutmen CPNS pada Maret 2019 adalah finalisasi dari rekrutmen yang sudah dilakukan sejak 2018 lalu. Masih ada tiga provinsi yang belum melakukan seleksi yakni Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Sementara pada Juni 2019, pemerintah melakukan rekrutmen baru sebanyak 100 ribu formasi.
"Tahapan 2019 juga kita akan laksanakan tapi nanti bulan enam (Juni). Jumlahnya 100 ribu, fokus pada tenaga pendidikan dan kesehatan lebih fokus ke sana," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) Syafruddin usai menghadap Presiden Jokowi, Kamis (24/1).
Syafruddin menyebutkan, penambahan rekrutmen CPNS dilakukan untuk 'menambal' jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun sejak 2018. Pemerintah mencatat, sebanyak 52 ribu ASN pensiun tahun 2018 lalu dan 50 ribu lainnya pensiun pada 2019 ini. Pemerintah, ujar Syafruddin, sengaja melakukan rekrutmen CPNS untuk mengurangi jumlah pegawai honorer. Sementara untuk pegawai honorer, pemerintah menawarkan solusi melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tentunya jaga keseimbangan supaya jangan lagi rekturtmen honorer yg terlalu banyak. Honorer akan kita selesaikan di dengan jalur P3K," katanya.
Penambahan formasi PNS juga akan menyasar posisi guru dan tenaga pengajar. Hal itu berdasarkan permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebut kekurangan guru sebanyak 91 ribu. Pemerintah juga sedang menggodok kebutuhan anggaran untuk melakukan proses seleksi CPNS sekaligus penggajian untuk pegawai melalui program PPPK dan ASN baru nantinya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menambahkan bahwa sepanjang 2019 memang ada tiga kegiatan penerimaan ASN. Pertama pada Februari 2019, program PPPK khusus untuk bidang guru, kesehatan, dan pertanian yang diambil dari data pegawai honorer kategori dua (K2). Kedua, penerimaan PPPK jalur umum untuk posisi dosen dan dokter spesialis dengan usia di atas 35 tahun. Penerimaan PPPK periode kedua akan dilakukan setelah Pilpres 2019.
"Ketiga, penerimaan CPNS pascapilpres. Detailnya itu belum tahu," kata Ridwan.
Khusus penerimaan CPNS pada Maret 2019, Ridwan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut adalah lanjutan dari seleksi yang sudah dilakukan sejak 2018. Ada beberapa daerah yang belum melakukan seleksi karena terdampak bencana alam. Total ada 48 instansi pemerintah yang akan melakukan seleksi CPNS pada Maret 2019.
"Tahun 2018 formasinya 238.015. Nah, saat ini masih ada 178 ribu formasi. Papua awalnya menolak (mengadakan seleksi), tapi sekarang dia mau pakai BKN," kata Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
