REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan, disebutnya nama kader partainya yang juga anggota DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto dalam sidang perkara suap proyek pembangunan Meikarta tidak ada kaitannya dengan partai. Nama Waras disebut oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln.
"Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (23/1).
Abdy mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait penyebutan nama kader PDIP Waras Wasisto dalam sidang tersebut. "Jadi sepanjang ini tidak melihat itu tidak ada kaitan dengan partai, sehingga tidak ada respons apa pun. Itu kan murni individu-individu," katanya lagi.
Menurut dia, DPD PDIP Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan akan menunggu apakah pengakuan saksi Neneng Rahmi Nurlaely (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terbukti benar atau tidak. "Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak, hal itu kan masih prematur," katanya pula.
Pihaknya juga membantah tidak ada setoran uang dari setiap kandidat/peserta yang ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar dari PDIP. Hal tersebut, ditegaskan karena dalam sidang Meikarta disebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta uang Rp 1 miliar untuk kepentingan penjaringan calon kepala daerah dalam Pilgub Jabar yang diadakan oleh PDIP.
"Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada dalam aturan partai yang mengharuskan daftar ke PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali," kata dia lagi.
Waras Wasisto pun telah memberikan klarifikasinya. Menurut Waras, ia tidak tahu menahu soal uang yang disebut sebagai suap untuk pengurusan izin mega proyek Meikarta.
Waras pun membantah menerima aliran dana untuk diteruskan ke pihak Pemprov Jabar. Waras menjelaskan, terkait kasus ini awalnya ia diminta oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman untuk mempertemukan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.
"Saya diminta oleh Sulaeman untuk mempertemukan Neneng dengan Pak Sekda Jabar. Waktu itu hampir satu bulan tak saya gubris. Akhirnya setelah Sulaeman menjamin ini tak ada hubungannya dengan Meikarta, saya akhirnya setuju," ujar Waras saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (22/1).
Menurut Waras, ia mengabulkan permintaan Sulaeman untuk mempertemukan Neneng Rahmi dengan Iwa Karniwa karena hanya ingin menolong Sulaeman yang notabene ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.
"Akhirnya saya meminta waktu kepada Pak Iwa untuk mengagendakan pertemuan dengan Neneng Rahmi," kata Waras.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini mengakui ada pertemuan di rest area tol sekitar bulan Juni - Juli 2017. Namun ia dan Sulaeman hanya sekadar mempertemukan dan tak tahu apa yang dibahas oleh Iwa Karniwa, Neneng Rahmi dan Henry Lincoln.
"Saya tak ikut pembicaraan mereka, apalagi minta-minta duit. Cuma memang setelah pertemuan itu Pak Sekda berbisik kepada saya, kata Pak Iwa "Mas, mereka mau bantu untuk banner ". Sulaeman juga dengar apa yang dikatakan Pak Sekda itu," papar Waras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika